Apple Harap Aturan VPN China Hanya Sementara

Jakarta, CNN Indonesia -- Apple berharap China hanya memberlakukan pembatasan VPN untuk sementara waktu saja. Hal ini disampaikan CEO Apple Tim Cook terkait kebijakan pemerintah China untuk membatasi akses virtual private network (VPN). Pemblokiran ini akan berlakukan mulai 1 Februari 2018.

"Kami berharap seiring berjalanannya waktu, pembatasan yang terjadi dapat berkurang karena dibutuhkan kebebasan inovasi untuk dapat berkolaborasi dan berkomunikasi," ujar Cook dalam laporan pendapatan terbaru Apple.

Sebelumnya Apple telah mengonfirmasi rencana penghapusan layanan VPN dari AppStore di China. Namun, rencana ini mendapat Tindakan tersebut banyak kritik oleh penyedia layanan VPN. Sebab, mereka menganggap Apple tunduk terhadap tekanan badan regulasi China.

Lihat juga: Apple Akan Hapus Aplikasi VPN di China

Sebelumya, Apple telah memperingati penyedia VPN asing seperti ExpressVPN dan VyprVPN. Dalam tulisan di blognya, ExpressVPN ,emuatalam pihaknya kecewa dan terganggu oleh keputusan Apple itu.

Menanggapi protes tersebut, Cook berkilah bahwa langkah tersebut sudah tepat. Hal ini berkaca dari keputusan-keputusan Apple sebelumnya yang menyesuaikan terhadap peraturan daerah.

"Kami tentu tidak akan membuang aplikasinya, tapi kita akan mengikuti hukum negara dimana pun bisnis kita berada, seperti yang kita lakukan di negara lain," ujar Cook.

Sensor Makin Ketat

Dalam beberapa bulan terakhir, China memperkuat penyensoran internet atau disebut sebagai Great Firewall.

Beberapa aplikasi populer, seperti Whatsapp telah diblokir. China juga menyensor gambar yang dianggap sensitif dalam dunia politik. Sebab, gambar ini dianggap tidak mematuhi peraturan China.

Lihat juga: Pemerintah China Sensor Whatsapp

Pada awal Juni, Menteri Industri dan Informasi Teknologi China, Miao Wei sempat menangkis kabar mengenai rencana pemblokiran akses VPN dalam laporan media China, The Paper yang diterjemahkan Shanghaiist.

Saat dikonfirmasi, Wei menyatakan bahwa akses VPN tidak akan diblokir secara keseluruhan.

Mereka yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah tidak akan diblokir. Namun, The Paper tidak mengklarifikasi cara untuk mendapatkan izin tersebut.