Mengenal Trusted Flagger, Fitur Prioritas Bagi Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika baru saja merampungkan pertemuan dengan Twitter. Dengan pertemuan tersebut, Kemenkominfo menyelesaikan dua pertemuan, yang pagi sebelumnya didahului dengan Google. Hasil pertemuan ini mengharuskan baik Google maupun Twitter menyediakan fitur khusus untuk pemerintah dalam melaporkan konten negatif.

Usai pertemuan dengan Google, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut fitur khusus itu sebagai Trusted Flagger. Hal serupa juga disediakan oleh Twitter dari hasil pertemuan pagi ini. Lalu apa sebenarnya Trusted Flagger ini?

Nama fitur Trusted Flagger ini sebenarnya ada pertama kali di Youtube. Pemerintah menyebut mekanisme serupa di layanan lain sebagai Trusted Flagger.

Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan melalui fitur ini laporan dari pemerintah harus ditangani sebagai prioritas. Setiap konten yang sudah dilaporkan oleh pemerintah, otomatis akan mendahului antrean laporan pengguna layanan pada umumnya.

Lihat juga: Indonesia Jadi Pertama Gunakan Fitur Khusus Google di Youtube

Setiap laporan yang masuk melalui Trusted Flagger dijanjikan bakal diproses dalam waktu 24 jam. Rudiantara mengatakan penanganan bisa lebih cepat ketika sistem ini sudah berjalan penuh. Kecepatan penanganan oleh OTT juga lebih cepat ketika tingkat akurasi pelaporan berada di angka sempurna. Tingkat akurasi diberikan oleh penyedia layanan kepada para pelapor.

Konten yang dilaporkan lewat Trusted Flagger lalu akan dikaji oleh tim peninjau. Sebelumnya dikatakan bahwa fitur Trusted Flagger ini masih di tahap uji coba. Fitur berjalan efektif 2-3 bulan mendatang.

"Setiap konten yang ditandai akan ditinjau oleh para pakar lokal," kata Ann Lavin, Director Public Policy & Government Affairs Google Asia Pacific, yang datang pada konferensi pers bersama Rudiantara.

Pemerintah bukan satu-satunya yang dapat menggunakan Trusted Flagger. Mereka dibantu oleh sejumlah organisasi sipil seperti Wahid Institute, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), dan ICT Watch, untuk melaporkan konten dinilai tak layak beredar di Indonesia.

Secara prinsip, fitur ini sama saja dengan kanal khusus yang disediakan Telegram untuk Kemenkominfo untuk mencabut konten terkait terorisme. Perbedaan hanya terletak di bentuk dan penamaan saja.

Lihat juga: Facebook Tawarkan Fitur Penangkal Konten Negatif di Indonesia

Semuel tak menyebut sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada raksasa internet tadi apabila mereka tak memenuhi kesepakatannya. Hanya saja Semuel mengindikasikan bakal menerapkan sanksi seperti kepada Telegram beberapa waktu lalu.

"Jangan berandai. Kita sudah contohkan langsung ditutup," kata Semuel.

Dengan berakhirnya pertemuan hari ini, pemerintah telah menemui empat perusahaan over the top (OTT) internasional yakni Telegram, Facebook, Twitter, dan Google. Hasil dari pertemuan serupa: memastikan pemerintah punya akses khusus dalam melaporkan konten negatif. (eks)