Diskusi Alot Wacana Pembatasan Kendaraan Murah
Rayhand Purnama | CNN Indonesia
Selasa, 29 Agu 2017 16:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perindustrian mengaku belum mengetahui maksud jelas dari Kementerian Perhubungan perihal rencana menekan kendaraan murah dengan membatasi penjualan.
"Ya itu sedang dalam pembicaraan. Maksudnya dibatasinya bagaimana, mungkin kami perlu lihat lagi," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).
Pembahasan mengenai penekanan kendaraan murah menurut Putu sedikit terhambat lantaran Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto baru-baru ini mengundurkan diri. Untuk itu, perbincangan harus dilakukan dari awal dengan pejabat pengganti Pudji.
"Kami harus kembali membahas dengan penggantinya, kalau jadi ada pembatasan akan diberlakukan di mana dan akan seperti apa," kata dia.
Penyebab utama pembatasan tersebut diduga lantaran harga dan cicilan kendaraan yang dianggap terlalu murah, sehingga berimbas pada peningkatan volume kendaraan.
Alhasil kepadatan kendaraan pada beberapa ruas jalan, terutama di Ibukota tidak dapat dihindarkan.
Untuk menekan jumlah kendaraan di ruas jalan, sejauh ini pemerintah sebatas menerapkan pajak progresif bagi pemilik kendaraan. Tujuannya tak lain untuk menekan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menyebut akan segera mendiskusikan wacana pembatasan kepemilikan kendaraan murah dengan pihak terkait, terutama perihal harga kendaraan bermotor yang dinilai terlalu murah. Diskusi itu bertujuan untuk menekan kepemilikan kendaraan baru yang dinilai terlalu mudah.
"Terkait hal ini, ada suatu yang harus kita diskusikan dengan produsen mobil. Kita mesti ada diskusi khusus tentang bagaimana membatasi mobil-mobil yang murah itu," ujarnya.
Budi pun belum bisa menjelaskan secara rinci perihal wacana pengendalian harga atau angka cicilan kendaraan bermotor itu. Ia juga belum menyebut produsen kendaraan mana yang akan dilibatkan dalam diskusi.
"Saya akan melakukan satu putaran lagi, berkaitan dengan taktikal operasional yang langsung. Baru nanti diskousi kebih konseptual, mobil dan motor harus dibatasi, pajak mesin ditingkatkan dan sebagainya," kata Budi. (evn)
"Ya itu sedang dalam pembicaraan. Maksudnya dibatasinya bagaimana, mungkin kami perlu lihat lagi," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).
Pembahasan mengenai penekanan kendaraan murah menurut Putu sedikit terhambat lantaran Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto baru-baru ini mengundurkan diri. Untuk itu, perbincangan harus dilakukan dari awal dengan pejabat pengganti Pudji.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyebab utama pembatasan tersebut diduga lantaran harga dan cicilan kendaraan yang dianggap terlalu murah, sehingga berimbas pada peningkatan volume kendaraan.
Alhasil kepadatan kendaraan pada beberapa ruas jalan, terutama di Ibukota tidak dapat dihindarkan.
Untuk menekan jumlah kendaraan di ruas jalan, sejauh ini pemerintah sebatas menerapkan pajak progresif bagi pemilik kendaraan. Tujuannya tak lain untuk menekan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menyebut akan segera mendiskusikan wacana pembatasan kepemilikan kendaraan murah dengan pihak terkait, terutama perihal harga kendaraan bermotor yang dinilai terlalu murah. Diskusi itu bertujuan untuk menekan kepemilikan kendaraan baru yang dinilai terlalu mudah.
"Terkait hal ini, ada suatu yang harus kita diskusikan dengan produsen mobil. Kita mesti ada diskusi khusus tentang bagaimana membatasi mobil-mobil yang murah itu," ujarnya.
Budi pun belum bisa menjelaskan secara rinci perihal wacana pengendalian harga atau angka cicilan kendaraan bermotor itu. Ia juga belum menyebut produsen kendaraan mana yang akan dilibatkan dalam diskusi.
"Saya akan melakukan satu putaran lagi, berkaitan dengan taktikal operasional yang langsung. Baru nanti diskousi kebih konseptual, mobil dan motor harus dibatasi, pajak mesin ditingkatkan dan sebagainya," kata Budi. (evn)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK