Perpres Bukan Jaminan Mobil Listrik Bisa Berjalan Mulus

Rayhand Purnama, CNN Indonesia | Senin, 04/09/2017 18:33 WIB
Dukungan draf Perpres mengenai mobil listrik bukan jaminan pengembangan proyek tersebut bisa berjalan mulus di Indoensia. Draf Perpres yang disiapkan Presiden Jokowi mengenai mobil listrik bukan jaminan proses implementasi bisa dilakukan dengan cepat. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pabrikan otomotif di Indonesia hingga kini masih belum dapat menentukan rencana apakah akan menyelipkan kendaraan listrik dalam jajaran armadanya. Meski diketahui Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan draf demi memberi dukungan untuk kesiapan kendaraan listrik.

Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), mengakui bahwa memang tidak mudah untuk mengaplikasikan keinginan para pemangku kepentingan, meski sudah ada dukungan melalui Perpres. Hal itu berkaca pada program low cost green car (LCGC), yang membutuhkan waktu sedikitnya dua tahun sejak isu ramai dibicarakan hingga Prepres ditandatangani.

"Karena tidak gampang, kami bilang siap tapi infrastruktur dan dokumen legal, (lalu) belom siap kami tidak akan berani membawa (produknya)," kata Head of Network Development Departement MMKSI Setia Hariadi.


Ia menuturkan jika hal itu kembali terulang, maka wacana penerapan kendaraan listrik tidak bakal berbuah apa-apa. Apalagi, khusus untuk kendaraan full listrik yang membutuhkan asupan listrik dengan daya stabil, tidak seperti saat ini.

"Percuma dan harus kami pikirkan karena listriknya saja tidak bisa asal main colok ya. Kalau di Jepang memang stabil, kalo Indonesia siapa yang bisa jamin," kata dia.

Sementara, Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono, mengatakan ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam sebuah kebijakan. Terpenting, adalah memastikan bahwa konsumen nyaman dalam menikmati kendaraan ramah lingkungan, entah itu bebasis hibrid atau full listrik.

"Makanya itu ada macam-macam seperti kebijakan yang harus dikeluarkan supaya masyarakat berminat membeli. Dulu salah satu nilai tambah full efisien vehicle adalah ada keuntungan yang didapat masyarakat kalau punya hibrid atau mobil listrik," kata dia.

Menurutnya, masing-masing industri otomotif sudah memiliki teknologi menuju model kendaraan tersebut. Proses selanjutnya tinggal bagaimana kesiapan industri diiringi dukungan kebijakan pemerintah.

Menyoal Harga dan Tahap Impor

Warih melanjutkan, pihaknya juga masih melakukan studi terkait banderol harga yang akan diberikan. Terlebih saat ini pajak barang mewah masih menjadi penyebab tingginyta harga kendaraan hibrid dan listrik.

Ia mengatakan, pihaknya sudah memiliki rumusan harga meskipun belum final. Warih hanya memastikan, meski kendaraan serupa, tiap wilayah atau negara tidak akan mendapat harga yang sama.

"Harus analisis ya. Di langkah berapa, masing-masing area itu beda-beda. Thailand beda, kita (Indoensia) beda. (Harganya) ya masih jangan jauh-jauh dari kendaraan konvensional," ujarnya.

"Kami ikut berpartisipasi lah, supaya industri kendaraan ramah lingkungan benar-benar terwujud dan itu yang harus terjadi. Industri harus ikut kasih dukungan. Kami siap menuju ke arah sana," kata Warih melanjutkan.

Mengenai kapan Toyota mulai merakit kendaraan tersebut, ia berujar prosesnya panjang dan persiapan tidak sebentar. Pihaknya masih harus menyiapkan beberapa langkah untuk memudahkan perakitan salah satunya pasokan komponen.

Bagi dia, untuk membawa fase perakitan dari completely build up (CBU) menuju (completely knock down) (CKD) berbeda dengan sistem pada kendaraan konvensional. Selain volume atau pasar, kebijakan juga mempengaruhi.

"Kami ingin mobil itu produksi lokal. Tapi tahapannya harus ada, mulai dari persiapan rantai pasokan harus ada dulu. Industri harus menyiapkan, kemungkinan CBU (completely build up) dulu lalu CKD (completely knock down)," ungkap Warih.

Walau belum resmi ditandatangani, Jokowi hingga kini sudah menyiapkan mandat melalui draf tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan.

Draf itu turut mengatur mengenai jenis infrastruktur dan tarif Kendaraan Bermotor Listrik, ketentuan teknis Kendaraan Bermotor Listrik serta pelaksanaan pengembangan, hingga komersialisasi industri dalam negeri.

Dari sekian poin yang dituangkan dalam draf itu memang ada beberapa yang disoroti oleh produsen otomotif di Indonesia, yakni mengenai ketersedian infrastruktur pendukung dan insentif mobil listrik guna menekan harga saat mengaspal di dalam negeri.

Saat ini di tanah air sudah ada beberapa produsen otomotif yang ingin segera menyegarkan produknya ke tahap lebih 'hijau'. Mulai dari Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI), BMW Group Indonesia, Toyota Astra Motor (TAM), Nissan Motor Indonesia dan terakhir ialah Mitsubishi yang menurut Kementerian Perindustrian telah komit setelah menyediakan 10 unit kendaraan listrik untuk keperluan ujicoba.
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK