Coca Cola Gunakan Teknologi Blockchain Basmi Kerja Paksa

Jakarta, CNN Indonesia -- Coca-Cola Co. dan pemerintah Amerika Serikat, bersama dua perusahaan lainnya akan meluncurkan proyek yang menggunakan teknologi digital blockchain.

Proyek yang menggunakan blockchain ini ditujukan untuk memerangi penggunaan tenaga kerja paksa di seluruh dunia. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan proyek ini menjadi proyek besar pertama dari pemerintah dengan teknologi blockchain.

Berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional mencatat hampir 25 juta orang bekerja dalam kondisi paksa di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 47 persen di antaranya berada di kawasan Asia Pasifik.

Lihat juga: Starbucks Siapkan Mata Uang Kripto Jadi Alat Pembayaran

Adapun, perusahaan makanan dan minuman berada di bawah tekanan untuk mengatasi risiko kerja paksa di negara-negara penghasil tebu. Studi yang dirilis tahun lalu oleh KnowTheChain (KTC), menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan makanan dan minuman memang kekurangan usaha mereka untuk memecahkan masalah tersebut.

Studi tersebut mengatakan Coca-Cola, satu dari 10 perusahaan global yang dipandang oleh KTC, telah berkomitmen untuk 28 studi tingkat negara mengenai pekerja anak, kerja paksa, dan hak atas tanah untuk rantai pasokan gula pada 2020 mendatang.

Sementara, Coca-Cola pun mengatakan telah menjelajahi beberapa proyek blockchain selama lebih dari satu tahun.

Lihat juga: Fenomena Mata Uang Samar yang Selalu Gaduh

A.S. raksasa minuman mengatakan telah menjelajahi beberapa proyek blockchain selama lebih dari satu tahun. Salah satu kepala perusahaan global Brent Wilton mengungkapkan pihaknya bermitra dengan pilot proyek ini untuk meningkatkan transparansi terkait kebijakan tenaga kerja.

"Kami bermitra dengan pilot proyek ini untuk lebih meningkatkan transparansi dan efisiensi proses verifikasi yang terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan dalam rantai pasokan kami," ujarnya kepada Reuters melalui surat elektronik.

Usaha baru ini dimaksudkan untuk membuat registrasi yang aman bagi pekerja dan kontrak mereka dengan menggunakan validasi blockball dan kemampuan notaris digital. Hal tersebut dijelaskan Blockchain Trust Accelerator (BTA), sebuah organisasi nirlaba yang terlibat dalam proyek ini.

Lihat juga: Indonesia Butuh Regulasi yang Menaungi Cryptocurrency

BTA adalah platform global untuk memanfaatkan blockchain untuk memberikan dampak sosial. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan akan memberikan ahli mengenai perlindungan tenaga kerja.

"Departemen Luar Negeri didorong untuk mengerjakan percobaan berbasis blokir yang inovatif ini," kata Asisten Sekretaris Deputi Scott Busby dalam sebuah email kepada Reuters.

Dia mencatat bahwa walaupun blockchain tidak dapat membuat rantai bukti yang telah divalidasi, namun bisa mendorong kepatuhan terhadap kontrak. (age)