Kominfo Duga 1 Juta Data Akun Facebook Bocor Buat Pilkada DKI

Feri Agus, CNN Indonesia | Sabtu, 07/04/2018 13:25 WIB
Kominfo Duga 1 Juta Data Akun Facebook Bocor Buat Pilkada DKI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menduga satu juta lebih data pribadi pengguna Facebook asal Indonesia yang bocor digunakan untuk Pilkada DKI. (REUTERS/Dado Ruvic)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menduga satu juta lebih data pribadi pengguna Facebook asal Indonesia, yang diduga dicuri Cambridge Analytica digunakan untuk kepentingan politik tingkat provinsi bukan tingkat nasional.

Menurut Kominfo, tak tertutup kemungkinan data tersebut dipakai untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Henri Subiakto dalam diskusi bertajuk 'Maling Data Facebook' di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (7/4).


"Loh bisa jadi, bisa jadi juga, kita enggak tahu semua. Ini makannya kita harus hati-hati betul, mengungkap apa yang sudah terjadi," kata Henri.

Awalnya, Henri menyebut tak mungkin satu juta data pengguna Facebook di Indonesia yang telah bocor beberapa waktu lalu digunakan untuk kepentingan Pilpres mendatang. Dia mengatakan dengan jumlah data yang bocor itu kemungkinan digunakan untuk kepentingan pemilihan di tingkat provinsi.

Pasalnya, kata Henri, data pengguna Facebook di Amerika Serikat yang disinyalir untuk mempengaruhi hasil Pilpres 2016 lalu, jumlahnya mencapai 81 persen dari total data bocor yang telah dirilis Chief Technology Officer (CTO) Facebook Mark Schoepfer.

"Kalau 1,3 juta kelasnya bukan Pilpres, tapi kelasnya mungkin di tingkat provinsi karena 1,3 juta," tuturnya.

Henri menjelaskan bahwa jejak digital pengguna Facebook telah tercatat oleh media sosial yang dibangun oleh Mark Zuckerberg itu.

"Jadi kita pergi ke mana saja, sedang melakukan transaksi apa saja, jejak digital kita diketahui oleh aplikasi. Jadi kalau bapak nge-like situs hoaks, berarti bapak cinta hoaks tadi, kalo bapak dislike atau tidak suka, berarti bapak mendukung kelompok tertentu," kata dia.

"Nah perilaku-perilaku ini kemudian ditangkap oleh Facebook dan menjadi data-data profiling tadi dan dipakai Cambridge Analytica untuk melakukan strategi komunikasi, mempengaruhi Pemilu di Amerika," tuturnya menambahkan.

Menurut Henri, Cambridge Analytica memiliki prinsip mengubah politik dengan mempengaruhi cara pandang masyarakat. Salah satu caranya yakni memakai data pengguna Facebook selama mereka melakukan aktivitas di dunia maya.

"Jadi Cambridge Analytica punya prinsip begini, mengubah politik harus ubah dulu cara pandangnya atau budayanya. Karena politik mengalir dalam budaya. Kira-kira ada enggak sekarang, ada upaya merubah budaya, kalau ada termasuk di sini," ujarnya.

Henri mengatakan pihaknya pun telah bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri data pengguna Facebook di Indonesia, sekitar 1 juta akun yang bocor ke Cambridge Analytica.
Namun, Henri belum bisa berbicara jauh apakah Facebook telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

"Kemarin kita sudah mengobrol dengan beberapa aparat penegak hukum, mereka kalau aparat penegak hukum, memeriksa cari datanya," ujar dia.

Lebih lanjut, Henri juga menyebut bila pihaknya telah memanggil pihak Facebook untuk menjelaskan kebocoran data pengguna asal Indonesia yang mencapai satu juta akun. Menurut dia, Facebook meminta waktu dan akan menjelaskan seluruhnya sebagai bentuk tanggung jawabnya.

"Kan sekarang ini baru teguran lisan, kami menunggu secepatnya supaya ada penjelasan mengapa seperti itu, untuk apa dan bagaimana," kata dia.

Sebelumnya, Facebook mengungkap jumlah pengguna yang datanya dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica mencapai 87 juta akun. Dari data yang dirilis, mayoritas pengguna berasal dari Amerika Serikat, yakni sebanyak 70,6 juta akun.

Sementara, dari daftar itu sebanyak satu juta data pengguna Facebook Indonesia masuk dalam 87 akun yang dipegang Cambridge Analytica. Firma tersebut merupakan konsultan politik yang membantu kampanye pemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2016.

(nat)