Google Akan Minta Identitas Kependudukan untuk Iklan Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Google menerapkan kebijakan baru untuk iklan politik di platformnya. Perusahaan itu akan mewajibkan agar pemasang iklan menunjukkan kartu kependudukan atau penduduk tetap di Amerika Serikat.

Dengan ketentuan baru ini Google akan meminta agar pengiklan bisa benar-benar membuktikan identitasnya. Apakah mereka individu, organisasi, atau komite politik. Google juga akan meminta agar iklan tersebut mengungkap siapa yang membayar iklan tersebut.

"Kami belajar dari perubahan ini dan kami terus berkomunikasi dengan pemimpin dan ahli di persoalan ini. Kami akan bekerja untuk meningkatkan transparansi dari isu iklan politik," jelas Kent Walker, General Counsel dan Senior Vice Rresident Google dalam blog Google. 

Lihat juga: Kepintaran Google Assistant Lampaui Cortana dan Siri

Perubahan ini dilakukan setelah Google dan perusahaan media sosial lain disalah gunakan oleh aktor dari luar negeri. Salah satunya adalah pemerintah Rusia yang didukung oleh Agensi Penelitian Internet mereka saat pemilihan Presiden di Amerika Serikat.


Aturan baru ini juga membuat Google sejajar dengan aturan AS untuk media tradisional. Dimana AS melarang entitas asing untuk membuat iklan politik.

Sementara untuk Indonesia, Google menyebut bahwa pihaknya memang tidak mengizinkan iklan politik pada platformnya seperti tercantum dalam kebijakan aturan Google.

Beberapa hal lain yang dilarang adalah layanan kartu kredit dengan bonus uang kembali, layanan pengantin internasional, serta penjualan produk seksual.

Ikuti Facebook Twitter

Pengumuman Google ini menyusul Facebook dan Twitter. Keduanya juga sudah membuat aturan baru yang akan mengubah cara mereka menangani iklan politik.

Lihat juga: Facebook akan Perketat Kemunculan Iklan Bernada Politik

Tahun lalu Twitter mengumumkan langkah transparansi untuk iklan di platformnya. Twitter meminta iklan politik untuk mengungkap berapa besar dana iklan kampanye mereka, partai mana yang beriklan, dan apakah ada afiliasi lain terkait parpol atau kandidat tertentu. Twitter juga akan memberi tahu pengguna kenapa mereka menjadi target dari iklan tertentu.

Dalam permintaan maafnya terkait skandal Cambridge Analytica, Zuckerberg mengumumkan bahwa perusahaannya akan mulai memberi syarat agar iklan dan laman politik untuk memverifikasi identitas mereka.

Zuckerberg juga mengumumkan rencana untuk mempublikasikan arsip soal iklan politik yang pernah dijalankan di platform tersebut, demikian diberitakan Gizmodo. (eks/eks)