Jerat Hoaks Terhadap Politisi Lokal

Jakarta, CNN Indonesia -- Heinrich Abeken, sekretaris untuk Raja Wilhelm I dari Prusia, menyampaikan hasil pertemuan tuannya ke dalam sebuah telegram ke tangan Otto von Bismarck, sang kanselir. Telegram yang berisi percakapan santai antara Raja Wilhelm I dan Duta Besar Prancis untuk Kerajaan Prusia itu kemudian dipelintir sedemikian rupa hingga akhirnya menimbulkan perang besar yang dikenal Franco-Prusia pada 1870.

Bismarck sengaja mengedit telegram dari utusan raja tadi untuk membakar sentimen kebencian rakyat Prusia terhadap Prancis. Kehadiran musuh bersama membuatnya lebih mudah mempersatukan wilayah-wilayah yang tadinya sulit dikontrol kerajaan.

Hasilnya pun sejalan dengan ekspektasi Bismarck. Prusia akhirnya menang atas Prancis setelah perang berlangsung selama setahun.

Lihat juga: Hoaks Kian Subur Jelang Pemilu

Perang Franco-Prusia antara Imperium Prancis dan Kerajaan Prusia ini merupakan contoh penyuntingan fakta yang sederhana dapat berdampak begitu besar. Pada dasarnya Bismarck tidak mengubah banyak isi telegram yang menjadi konflik. Ia hanya mempertajam pemakaian beberapa kata agar dapat dibaca sebagai penghinaan bagi rakyat Prusia maupun bagi kerajaan Prancis.

Para Politisi yang Tersangkut Hoaks

Lebih dari satu abad kemudian, fabrikasi kebenaran alternatif ini ternyata kembali cukup ampuh dalam skema politik Indonesia. Contoh terburuk yang bisa dipakai adalah kampanye pemilu presiden 2014 lalu yang terang-terangan melempar hoaks tak mendasar.

Majalah Obor Rakyat pada 2014 menampilkan secara gamblang bagaimana pembunuhan karakter berusaha dilakukan dengan mengarang fakta-fakta alternatif yang oleh sebagian kalangan akan diterima -- terlepas dari kadar kebenarannya.

Dalam edisi perdana yang terbit Mei 2014, Obor Rakyat membuat laporan yang menuduh Joko Widodo berasal dari keturunan China dan kaki tangan asing serta tuduhan lainnya. Meski relatif cepat ditindak oleh penegak hukum, hoaks tersebut beredar cepat di internet dan media sosial. Sebagian tuduhan tersebut masih diyakini oleh sebagian orang hingga hari ini.

Lihat juga: Penyebar Hoaks Bom Gereja Santa Anna Terancam Hukuman Berat

Bagi politisi yang aktif di era media sosial seperti ini, serangan hoaks, fitnah, dan semacamnya, seperti sudah makanan sehari-hari. 

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menganggap serangan hoaks tersebut sebagai sampah. Ia mengaku kerap menjadi target hoaks dan fitnah karena kerap lantang mengkritisi pemerintah. Namun ia tak tertarik menanggapinya secara serius.

"Saya enggak mau pakai pendekatan hukum karena menurut saya tidak dewasa dalam merespons sampah-sampah seperti ini, kalau direspons kita sampah juga nanti," kata Mardani sambil terkekeh.

Mardani juga menceritakan pengalaman lain terkait hoaks yang terjadi pada internal partainya. PKSPiyungan(dot)org adalah situs berafiliasi PKS yang cukup terkenal menyebar hoaks politik pada zamannya. 

Lihat juga: Gojek Laporkan Hoaks Gofood Disusupi ISIS

"Ada kejadian internal dulu ada satu yang terindikasi kader punya website Piyungan yang terkenal sekali, diproses akhirnya dihukum karena sudah diperingatkan berkali-kali tapi enggak berubah."

Mardani berpendapat keberadaan hoaks di media sosial sebagai masalah yang harus dihadapi bersama. Sementara dalam konteks pemilu, ia melihat Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk meredam hoaks politik di media sosial yang bermunculan di masa kampanye.

Regulator Harus Lebih Aktif

Damar Juniarto, Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), merasa pengadil pemilu di Tanah Air tidak peka terhadap risiko yang timbul akibat hoaks dalam kampanye politik. 

Damar menyoroti prosedur KPU dan Bawaslu yang hanya mewajibkan peserta pemilu mendaftarkan buzzer resminya. Cara ini bisa dengan mudah diakali karena kerap kali buzzer memakai akun bayangan untuk memperluas jangkauan pengaruh digitalnya.

Lihat juga: Prinsip 'Indahnya Berbagi' Bikin Hoaks Makin Cepat Berkembang

Ia juga melihat tak ada aturan yang mengatur lebih jauh konten kampanye di media sosial. 

"Saya menyarankan KPU dan Bawaslu memperketat iklan politik di platform digital sebab harus ada batas-batas untuk hal ini," tegas Damar.

Sejauh ini Damar belum melihat langkah progresif dari penyelenggara dan pengadil pemilu tersebut. Padahal ia mencatat negara-negara tetangga seperti Myanmar dan Thailand kesulitan menghadapi badai hoaks jelang pemilu.

"Semua saran tadi bisa dilakukan apabila KPU dan Bawaslu bekerja sama dengan platform digital, kalau cuma sekadar seperti sekarang enggak akan mengurangi risiko hoaks di kampanye media sosial." (evn)