Kominfo Kantongi 5 Ribu Laporan Warga Soal Bom Surabaya

Jakarta, CNN Indonesia -- Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyebut pihaknya telah menangani 9.500 konten terkait terorisme pasca rentetan teror di Mako Brimob dan bom di Surabaya.

Semmy, panggilan akrab Semuel mengatakan lebih dari separuh konten yang ditangani berasal dari laporan masyarakat.

"Kita tetap menerima laporan dari masyrakat dan sudah menyisir ada 9500. [Sebanyak] 5.000 adalah laporan masyarakat," terangnya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (22/5).

Lihat juga: Hoaks Kian Subur Jelang Pemilu

Dalam memberantas konten negatif di internet, Semmy mengatakan pihaknya juga bekerjasama dengan Polri, Densus 88, dan BNPT. Dari sejumlah kasus yang ditangani, ia menyebut 2.500 diantaranya telah dilakukan penindakan.

Facebook jadi platform yang paling banyak memuat konten tersebut dengan jumlah mencapai 1.200-an.

Selain memerlukan kerjasama lintas sektor, Semmy mengakui jika penyebaran terorisme tak semudah itu dihentikan. Ia masih menaruh harapan besar pada partisipasi masyarakat untuk melaporkan konten negatif yang menyebar di internet.

"Teroris itu pindah-pindah, kalau sudah ditutup akunnya mereka bikin lagi. Kan bikin akun ngga susah. Makanya perlu bantuan masyarakat. Jangan kasih ruang," ucapnya.

Lihat juga: Tiga Hoaks Favorit di Internet

Selain mengandalkan laporan masyarakat, ia juga mengatakan pihaknya mengandalkan kerja mesin ais dalam menghalau peredaran konten negatif. Mesin yang ditebus senilai Rp200 miliar ini diklaim memiliki kemampuan untuk mengklasifikasi jutaan tautan yang terdeteksi mengandung konten negatif.

Kominfo disebut juga membuka wacana untuk menggandeng Bigo dan menggunakan kecerdasan buatan mereka untuk mendeteksi konten terorisme.

Head of Marketing Bigo Live Aswin Antonie menerangkan bahwa pihaknya memiliki kecerdasan buatan (AI) yang mampu menganalisis konten grafis negatif dalam 60 detik. Rencananya, Kominfo ingin menjajal algoritma AI Bigo untuk menanggulangi penyebaran konten pornografi, terorisme, dan konten negatif lainnya. (evn)