Aliando Ingin Negara Lindungi dari Aplikator yang Semaunya

RBC, CNN Indonesia | Jumat, 29/06/2018 16:50 WIB
Aliando Ingin Negara Lindungi dari Aplikator yang Semaunya Demo ojek daring beberapa waktu lalu. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) April Baja mengatakan pihaknya bakal terus memperjuangkan status transportasi online sampai diakui sebagai angkutan umum.

Hal itu bertujuan agar setiap mitra pengemudi memiliki hubungan kerja sama yang jelas dengan perusahaan penyedia layanan transportasi online.

Pria yang akrab disapa Baja itu mengklaim selama ini para mitra pengemudi transportasi daring, baik roda dua maupun roda empat kerap merasa dirugikan oleh perusahaan.


"Kami mengharapkan negara hadir dan melindungi kami dari kesewenang-wenangan aplikator [perusahaan]," ujar Baja kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/6).


Dia mengharapkan dengan pengakuan dari negara soal transportasi daring yang sah, hubungan industrial antara mitra pengemudi dengan perusahaan akan tercipta.

Kerugian Pengemudi

Menurutnya, salah satu contoh kerugian yang dialami para mitra pengemudi adalah ketika perusahaan berlomba-lomba menurunkan tarif transportasi online.

"Misalnya perang tarif murah, korbannya kan driver. Kan kasihan teman-teman yang nyicil motor, nyicil mobil. Sampai ada yang kendaraannya ditarik karena tidak bisa bayar," katanya.

Baja menyatakan pihaknya  tetap memeperjuangkan transportasi daring  dengan cara melakukan konsolidasi ulang usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya, mempersiapkan uji materiil menggunakan pasal yang lain.

Sebelumnya, MK menolak gugatan uji materi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkait dengan aktivitas ojek daring sehingga jenis transportasi itu tak memiliki payung hukum.


Uji materi ini sebelumnya diajukan 50 orang pengemudi ojek online yang memberikan kuasa kepada Komite Aksi Transportasi Online (KATO). Para pemohon meminta agar transportasi online diakui sebagai transportasi umum.

Meski demikian, dalam pertimbangannya, hakim menyatakan ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam UU LLAJ.

Pengemudi ojek daring juga sebelumnya sudah menggelar demo besar-besaran untuk menuntut payung hukum tersebut. Pada April lalu, perwakilan mereka pun sudah bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka. 


Terkait dengan tuntutan itu, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata sebelumnya menolak usulan kenaikan tarif. Ridzki menegaskan kenaikan tarif tidak sama dengan kenaikan pendapatan.

"Justru menaikkan tarif sembarangan bisa menurunkan pendapatan," ujar Ridzki dalam jumpa pers pada April.

Unjuk rasa pengemudi ojek online pada Selasa, 27 Maret lalu menuntut perusahaan aplikator menaikkan tarif per kilometer yang tadinya bervariasi sekitar Rp1.500 - Rp2.500 menjadi Rp3.500 - Rp4.000. (asa)