Ojek Online Ngotot Payung Hukum Sebelum Pembukaan Asian Games

Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) mengatakan tidak akan melakukan aksi demonstrasi saat pembukaan Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno, Jakarta dan Gelora Jakabaring Sport City, Palembang apabila pemerintah memenuhi dua tuntutan pengemudi ojek online. Dua tuntutan itu adalah soal payung hukum ojek online dan batasan tarif minimal ojek online.

"Kalau memang tidak mau ada demo yang selesaikan tuntutan perjuangan kita. Kembalikan tarif ojol dan payung hukum. Kami memohon kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah sebelum 18 Agustus 2018," kata Anggota Presidium Garda Igun Wicaksono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/7)

Menanggapi ajakan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno untuk berdiskusi usai pergelaran, Igun mendorong pemerintah lebih baik menyelesaikan sebelum pembukaan Asian Games. Pasalnya menurut Igun, pergelaran Asian Games masih tiga puluh hari lagi, sehingga pemerintah sesungguhnya bisa menyelesaikan tuntutan yang telah digembor-gemborkan sejak tahun 2017 itu.

Lihat juga: 2 Juta Ojek Online akan Demo Saat Asian Games 2018 Dibuka

"Sandiaga bilang mau menerima ojol setelah Asian Games. Kenapa tidak coba diselesaikan sekarang tuntutan? Masih ada berapa hari waktunya? Masih ada sebulan dari sekarang terhitung mulai hari ini. Bersama kita duduk, kita ingin pemerintah cari solusi di mana ojol ini akan membatalkan niat untuk turun aksi" kata Igun

Menurutnya pengemudi ojol sudah melakukan banyak mediasi dengan berbagai pihak terkait. Akan tetapi tidak ada titik temu yang memberikan solusi kepada pengemudi ojol. Igun mengatakan pemerintah hanya menyerahkan keputusan terakhir ke aplikator.

"Kita hanya mediasi-mediasi tapi tidak ada putusan pemerintah. Putusan pemerintah hanya menyerahkan ke perusahaan aplikasinya. Namun perusahaan aplikasi ini kan cenderung arogan, hanya memutuskan sepihak tanpa mendengar aspirasi dari mitranya para pengemudi ojol," ujar Igun.

Lihat juga: Alasan Tak Ada Delman selama Asian Games 2018

Igun menceritakan sudah terjadi tiga kali demonstrasi untuk mencapai dua tuntutan ini sudah aksi demo di pembukaan Asian Games akan menjadi aksi yang keempat. Kendati demikian, perjuangan ini masih tidak menemukan jalan keluar juga.

Igun mengatakan dalam tuntutan ini, ojol telah bertemu dengan pihak eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Yudikatif ini melalui gugatan uji materi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) agar transportasi daring diakui sebagai umum. Kendati demikian Mahkamah Konstitusi juga menolak uji materi ini sehingga transportasi daring tidak memiliki payung hukum.

"Perjalanan panjang ini tidak ada jalan keluar juga. Presiden Jokowi sebagai eksekutif sudah bertemu saat aksi 27 Maret, DPR RI Komisi V sebagai legislatif sudah pada 23 April. Yudikatif melalui MK sudah melakukan judicial review atas pasal 47 uu No. 22tahun 2009 mengenai roda dua transportasi umum ditolak., Semua langkah persuasif juga dilakukan tapi tidak kelar-kelar," kata Igun.

Lihat juga: Tak Sepakat soal Tarif, Alasan Operator Ogah Gabung OK OTrip

Sebelumnya, sebanyak dua juta pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar aksi demo pada 18 Agustus 2018 di dua lokasi terpisah yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Asian Games 2018, yaitu Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta dan Gelora Jaka Baring Sport City, Palembang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melarang para pengemudi ojek online turun ke jalan untuk berdemo saat gelaran Asian Games 2018. Sandi meminta para pengemudi ojek untuk ikut membanggakan Indonesia dengan menjaga ketertiban dan keamanan saat gelaran tersebut. (age)