Pemerintahan Trump Ingin Gaet Pekerja dari Raksasa Teknologi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan berencana untuk meminjam ahli teknologi dari beberapa perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat.

Hal itu ditandai dengan pertemuan pada Senin (22/10) antara para pejabat Gedung Putih dan beberapa petinggi Google, Microsoft, Amazon, dan IBM untuk memberi kemudahan perizinan absen bagi pegawai perusahaan saat membantu berbagai proyek pemerintah.

Dilansir CNET, pemerintah Amerika berharap para tenaga ahli teknologi dapat membantu melakukan modernisasi lembaga-lembaga pemerintahan mulai dari negara bagian hingga federal. Ahli teknologi ini juga diharapkan bisa mengatasi tantangan untuk meningkatkan sistem perawatan kesehatan veteran.

Menarik bakat-bakat yang berkecimpung di dunia teknologi terbukti sulit bagi pemerintahan Trump. Pasalnya pemerintahan era Trump memang tidak selalu sependapat dengan Silicon Valley terkait isu-isu yang berbau politik.

Lihat juga: Trump Tak Puas dengan Penjelasan Saudi soal Khashoggi

Salah satunya adalah larangan presiden dalam perjalanan dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Namun pejabat Gedung Putih percaya para ahli teknologi yang dipinjam bisa mengesampingkan hal-hal politik.

"Acara ini pada hari Senin bukan hanya tentang upaya kami, tapi juga ini tentang penerus kami, dan penerusnya setelah itu," kata seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, dilansir dari NBCNews, pemerintah sulit juga sulit untuk menggaet para teknisi atau ahli perangkat lunak untuk mengabdi kepada negara karena besarnya gaji di perusahaan swasta.

Oleh karena itu kesulitan menggaet tenaga ahli teknologi ini menjadi perhatian yang cukup lama bagi pemerintah AS.

Lihat juga: AS Tarik Perjanjian Nuklir, Paksa Rusia Seimbangkan Langkah

"Negara ini diuntungkan ketika ada warga negara patriotik dengan keahlian teknis memilih untuk melayani di tingkat Federal, negara bagian atau lokal," kata wakil kepala staf Gedung Puth Chris Liddell dalam pernyataan resmi.

Beberapa pekerja industri teknologi baru-baru ini memprotes kerja sama perusahaan mereka dengan pemerintah. Karyawan Google pada awal tahun ini meminta perusaaan untuk mundur dari Proyek Maven yang nootabene adalah insiatif Amerika untuk menggunakan kecerdasan buatan agar bisa mengendalikan pesawat tak berawak.

Karyawan Amazon pada bulan Juni memprotes penjualan teknologi pengenalan wajah (facial recognition) kepada penegak hukum AS. Pada bulan yang sama, karyawan Microsoft memprotes kerja sama perusahaan dengan Immigration and Customs Enforcement (ICE), atas pemisahan keluarga yang melintasi perbatasan Amerika secara ilegal. Microsoft mengklaim tidak menyadari layanan Azure-nya digunakan untuk tujuan itu.

Sejauh ini, pihak Gedung Putih atau Google, Microsoft, Amazon, dan IBM masih enggan untuk berkomentar terkait rencana kolaborasi ini. (jnp/mik)