"Banyak dari kami bekerja di Google karena memiliki kemampuan, termasuk posisi Google sebelumnya mengenai penyensoran dan pengintaian. Kami memahami bahwa Google lebih memntingkan nilai perusahaan ketimbang keuntungan," tulisa karyawan dalam petisi penolakan proyek Dragonfly di situs Medium.
Kekecewaan karyawan terhadap perusahaan seakan menjadi buntut lanjutan sebelumnya dari serangkaian kejadian, mulai dair proyek Maven, dukungan Google pada pelaku pelecehan seksual, hingga nilai perusahaan yang dianggap tak lagi penting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peluncuran produk di China tidak dalam waktu dekat," ungkapnya.
Sejak diketahui menggarap proyek khusus untuk China, Google telah menuai protes dari kelompok pejuang hak asasi manusia dan sejumlah politisi AS. Proyek Dragonfly pertama kali dilaporkan oleh The Intercept yang memuat rincian tentang upaya internal perusahaan pada musim panas ini.
Sebelumnya pada Agustus lalu, ribuan karyawan Google menandatangani surat yang memuat permasalahan modal dan etika. CEO Sundar Pichai menggapi surat tersebut dengan mengatakan secara terbuka bahwa perusahaan masih dalam tahap 'sangat awal' untuk mengembangkan proyek itu.
Google sebenarnya sudah menarik layanan pencariannya dari China pada 2010 lantaran meningkatnya kekhawatran mengenai serangan siber dan penyensoran.
Sejak saat itu, pemerintah China kian memperketat batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga negaranya dengan memasukkan situs-situs dan akses ke informasi mengenai peristiwa bersejarah tertentu, seperti protes 1989 di Lapangan Tiananmen yang mengharuskan orang untuk menggunakan forum daring dengan mendaftar identitas asli mereka.
Aplikasi pencarian Google China dilaporkan akan memenuhi tuntutan pemerintah lokal untuk menghapus konten yang dianggap sensitif oleh pemerintah. Layanan ini nantinya juga akan terhubung dengan nomr ponsel pribadi pengguna.
Di sisi lain, sejumlah kritikus menilai keputusan Google untuk mau bekerja sama dengan pemerintah China menunjukkan bahwa perusahaan telah melanggar prinsip kebebasan berekspresi serta hak privasi pengguna. (jnp/evn)