Ponsel 'BM' Bikin Rugi, Produsen Ponsel Desak Aturan IMEI

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah produsen ponsel yang beroperasi di Indonesia merasa peredaran ponsel ilegal atau sering dikenal dengan ponsel black market (BM) bikin mereka merugi. Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah menerapkan regulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

"Black market itu kan sebetulnya bertentangan dengan UU perlindungan konsumen ya. Karena menurut UU, konsumen harus mendapatkan pelayanan yang maksimal dari vendor sedangkan kalau beli black market kita tidak bisa memberikan yang terbaik," ujar Aryo Meidianto, PR Manager OPPO Indonesia saat dihubungi via pesan singkat kepada CNNIndonesia.com pada Senin (21/1).

"Sudah saatnya hanya handphone yang legal yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia. Karena potensi kerugian negara cukup besar meskipun kelihatannya barangnya kecil-kecil gitu," imbuhnya.

Lihat juga: Kominfo-Kemenperin Sinkronisasi Regulasi Blokir 'HP' Ilegal

Oppo sendiri mengaku tak menemukan banyak ponselnya dijual di pasar gelap. Hal itu menurut Aryo karena kebijakan satu harga di seluruh Indonesia sehingga di mana pun belinya, asalkan resmi, maka harganya akan sama.

"Mungkin yang banyak BM itu nggak pakai kebijakan itu sehingga potensi pengguna dapat harga lebih murah itu ada. Konsumen kan pasti cari yang lebih murah itu dan terjadilah black market," ujarnya.

Oppo mengklaim kalau mereka menerapkan strategi satu harga untuk produknya, sehingga bisa membantu konsumen mengidentifikasi ponsel legal dan ilegal (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Tak hanya Oppo, Head of Public Relations and eMarketing Asus Indonesia, Muhammad Firman, juga mengakui bahwa pihaknya merasakan kerugian atas beredarnya ponsel ilegal itu.

"Sebagai produsen yang memasarkan ponsel secara resmi di Indonesia, ASUS sangat dirugikan dengan leluasanya ponsel ilegal dipasarkan di Indonesia," terang Firman saat dihubungi secara terpisah via pesan singkat.

Kendati demikian, Firman mengaku sangat sulit menghitung besaran kerugian. Namun yang pasti, ponsel ilegal telah mencuri potensi pasar dari produsen pasar sepertinya.

"Sebanyak jumlah ponsel BM itulah kerugian kita," lanjutnya.

Lihat juga: Kominfo Limpahkan Regulasi IMEI ke Tangan Kemenperin

Sebelumnya, Hasan Aula, Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia, menyebut bahwa kerugian tiap vendor berkisar antara antara 20-30 persen tiap bulan. Kerugian itu bergantung pada masa peluncuran ponsel itu sendiri biasanya.

Dia menyebut vendor yang paling ponselnya paling banyak beredar ilegal adalah Xiaomi dan iPhone. Kendati demikian, pihak Xiaomi enggan mengkonfirmasi hal tersebut.

"Saya ga bisa menjawab ini ya," kata Head of PR Xiaomi Indonesia Stephanie Sicilia saat dimintai konfirmasi oleh CNNIndonesia.com pada saat terpisah pada Senin (21/1).

Meski begitu, Stephanie mendukung kebijakan pemerintah yang mewacanakan kontrol IMEI. Dia juga menghimbau agar masyarakat mau membeli produknya di gerai resmi sebab hanya perangkat bergaransi resmi saja yang akan mendapatkan pelayanan servis dari Xiaomi.

Lihat juga: Oppo Tak Terapkan eSIM dalam Waktu Dekat

Kolaborasi dengan Vendor dan Operator

Tak hanya menjalankan regulasi yang sudah diwacanakan sejak lama ini, vendor juga meminta pemerintah senantiasa bekerjasama dengan vendor dan operator. Harapannya, hal ini akan membuat masyarakat merasa nyaman selama masa transisi registrasi nanti.

"Pemerintah bisa menggandeng operator dan vendor. Perangkat yang tidak ada di list (IMEI legal) bisa menukar perangkat ke vendor a, b, c dan itu juga membantu kita sebagai vendor," ujarnya.

"[Perangkat] yang lama bisa ditukar ke vendor untuk dapat baru, jadi pengguna kan tidak kaget dan harus membeli baru," imbuhnya.

Maraknya penjualan ponsel ilegal membuat vendor ponsel cemas lantaran menggerus potensi keuntungan mereka dan negara. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Selain itu, Aryo juga mengharapkan pemerintah membantu vendor untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk hanya menggunakan perangkat yang bergaransi resmi.
"Kita sudah mulai edukasi tapi memang butuh dukungan dari pemerintah untuk meminimalisir bahkan memblokir ponsel-ponsel itu," pungkasnya.

Harapan serupa diungkap Firman. Menurutnya jika blokir IMEI jadi diberlakukan, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi semaksimal mungkin.

"Buat juga regulasi untuk para importir dan pedagang khususnya e-commerce yang banyak sekali berjualan barang black market," tandasnya.

Lihat juga: Kominfo Pelajari Penerapan eSIM di Indonesia

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika merencanakan akan merilis aturan registrasi IMEI setiap ponsel di Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi beredarnya ponsel ilegal dan curian. Pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian yang memiliki database IMEI perangkat legal.

Tahun lalu berdasarkan data GfK, total ponsel yang terjual di Indonesia sepanjang 2017 sebanyak 1,46 miliar unit. Sedangkan Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Ali Soebroto memperkirakan penjualan ponsel black market di Indonesia sudah mencapai tingkat 20 persen dari total penjualan perangkat pintar.

Artinya, menilik dari data tersebut, maka diperkirakan sekitar 292 juta unit adalah ponsel produk selundupan. (kst/eks)