Keputusan Naikkan Tarif Ojol Bisa Pengaruhi Pilihan Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Zumrotin Susilo mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menaikkan tarif batas bawah ojek online pada tahun politik ini.

Zumrotin berpendapat jika pemerintah menaikkan tarif batas bawah, maka akan banyak konsumen yang notebene pemilih kecewa terhadap keputusan tersebut. Suara konsumen yang juga merupakan pemilih diprediksi akan goyah untuk memilih calon petahana.

"Pemerintah harus ingat, pengemudi itu jumlahnya mungkin dua juta. kalau konsumennya bisa 10 sampai 20 juta, kalau dilihat dari  sisi politik, pemerintah harus lihat bahwa dia akan kehilangan suara konsumen," kata Zumrotin saat acara peluncuran hasil survei Research Institute of Socio-Economic Development (Rised) di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/2).

Lihat juga: Riset Sebut 71 Persen Pengguna Ojol Tolak Kenaikan Tarif

Menurutnya tarif harus disesuaikan dengan kemampuan membayar setiap konsumen. Berdasarkan hasil survei, 48,13 persen responden menerima penambahan biaya di bawah Rp5 ribu per hari. Sedangkan 22,99 persen tidak mau mengeluarkan biaya tambahan sama sekali.

Zumrotin mengakui kecewa dengan keputusan pemerintah yang tidak melibatkan konsumen sebagai salah satu stakeholder dalam penetapan kenaikan tarif ojek online. Padahal banyak konsumen yang tidak bersedia mengeluarkan biaya tambahan untuk ojek online.

"Ini sebetulnya pada saat ada wacana pemerintah menaikkan tarif ini, kekecewaan saya adalah pemerintah tidak melihat  kemampuan konsumen, hanya dari driver," ujarnya.

Lebih lanjut, Zumrotin mengatakan pihak aplikator yang sudah memiliki gelar 'unicorn' seharusnya bisa menyejahterakan mitra pengemudinya dengan memberikan kompensasi yang baik, asuransi, hingga tunjangan hari tua.

Lihat juga: Kenaikan Tarif Ojek Online Bisa Tekan Daya Beli Masyarakat

Zumrotin mengatakan peran ojol begitu besar bagi dampak perekonomian, khususnya dengan adanya pengiriman makanan. Oleh karena itu, ia mengatakan seharusnya aplikator bisa mengurangi pendapatan untuk menyejahterakan mitra pengemudi.

"Untuk kesejahteraan aplikator, tarif idealnya lebih baik win-win solution, biar konsumen tidak terlalu diberatkan, mitra tidak terlalu diperas. menurut saya kalau ideal kalau kenaikan tarif 20 persen.

Membicarakan kesejahteraan pengemudi, menurut Zumrotin bukan hanya tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Akan tetapi juga urusan Kementerian Ketenagakerjaan. Pasalnya bagi Zumrotin, Kemenhub hanya mengatur terkait keamanan dan keselamatan ojek online sebagai transportasi publik.

"Kalau ranah tenaga kerja itu punya Kemenaker, termasuk ketika membatasi eksploitasi driver. Di situ harus ada Kemenaker. Termasuk pengawasan mengawasi provider, maka dia harus kaji apakah aplikator sudah memerhatikan pengemudi. Kerja apa Kemenaker kalau 20 juta ojol tidak punya asuransi," tutur Zumrotin. (jnp/evn)