Honda Ragukan Bukti Email KPPU Soal Kartel dengan Yamaha

Rayhand Purnama, CNN Indonesia | Senin, 06/05/2019 15:46 WIB
Honda Ragukan Bukti Email KPPU Soal Kartel dengan Yamaha Honda X-ADV meluncur di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Pemasaran Astra Honda Motor (AHM) Thomas Wijaya menyatakan hingga saat ini tidak pernah ada komunikasi antara pejabat perusahaannya dengan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). Barang bukti berupa email internal YIMM yang menyebut pejabat AHM telah digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buat menjerat keduanya dalam perkara kartel, namun AHM meragukan bukti itu sebagai upaya komunikasi kedua belah pihak.

Pada Februari 2017, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan AHM dan YIMM terbukti melanggar Undang-Undang No 5 Pasal 5‎ Tahun 1999 tentang penetapan harga. Harga yang disangkakan yakni pada produk skutik 110 - 125 cc.

AHM dan YIMM telah mengajukan kasasi atas putusan KPPU itu ke Mahkamah Agung (MA) namun sudah dinyatakan ditolak pada April 2019.


Latar belakang putusan KPPU yakni ditemukannya bukti email internal YIMM pada 28 April 2014 dan 10 Januari 2015. E-mail pertama mengindikasikan pihak YIMM harus memberitahu AHM bahwa mereka akan mengikuti kenaikan harga.

E-mail kedua berasal dari Direktur Pemasaran YIMM saat itu, Yutaka Terada, kepada Executive Vice President YIMM Dyonisius Beti dan Direktur Penjualan YIMM Sutarya. Isinya mengungkap pernyataan Terada bahwa 'Presiden Direktur YIMM Yoichiro Kojima dan Presiden Direktur AHM Toshiyuki Inuma telah bertemu di lapangan golf dan sepakat menaikan harga'.

"Itu bukti sepihak atau bagaimana? Itu bukti sepihak atau bukti dua belah pihak?" kata Thomas di Jakarta belum lama ini.

Menurut Thomas, pembuktian bersalah seharusnya menjadi tugas penyidik KPPU, bukan AHM. Meski begitu AHM dikatakan tidak akan menyalahkan siapapun, termasuk YIMM yang sudah menyeret pejabat AHM dalam komunikasi internal.

"Kembali lagi itu kan tugas dari para penyidik sebetulnya, itu harusnya menjadi satu dasar mereka melakukan konfirmasi kepada pihak Yamaha. Tidak perlu direkomendasi juga karena dari sisi perangkat hukum pasti dari sisi kiri dan kanan ada kenetralan, fairness dan balancing," kata Thomas.

Thomas mengatakan kartel itu tidak benar. Cara menentukan harga produk dikatakan dilakukan internal tanpa campur aduk pihak lain, apalagi Yamaha.

"Kami melihat teknologi, spesifikasi, fitur, kualitas, kemudian juga biaya material, angka produksi, kemudian ada juga biaya tenaga kerja. Itu menjadi komponen dalam kami menentukan harga," ungkapnya.

Ia menegaskan hal-hal tersebut yang menjadi acuan Honda dalam membuat harga.

"Kami melihat benar-benar kemampuan konsumen di masing-masing segmen seperti apa, teknologi, fitur kualitas seperti apa, ongkos produksi dan perpajakan. Itu yang membentuk harga sampai ke tangan konsumen," kata Thomas. (ryh/fea)