People Power, Kekuatan Medsos, dan Pengaruh Media Daring

Ismail kemudian mengatakan media massa memiliki peranan penting dalam memperkuat narasai politik, terutama terkait People Power. Ismail menjelaskan dalam membangun narasi politik yang kuat dibutuhkan amplifikasi yang masif agar didengar oleh seluruh masyarakat. 

Amplifikasi narasi politik ini dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai trending topic. Kemudian agar narasi politik lebih teramplifikasi, Ismail mengatakan kedua kubu berusaha narasi politiknya bisa dimuat di media massa.

Dalam Social Network Analysis, media massa khususnya media online berada di bagian tengah.  Media daring menghubungkan kedua kubu berdasarkan pola 'retweet' di antara jaringan kedua kubu. Artinya konten pemberitaan media massa dari berbagai angle yang independen digunakan oleh kedua kubu untuk mendukung sebuah narasi yang hendak dibangun.

"Kedua kubu memanfaatkan pemberitaan media. Media ada di tengah karena media itu  mengambil banyak angle. Suatu saat cocok oleh 01, maka 01 yang diangkat. Suatu saat cocok untuk 02, yang angkat akan 02," jelas Ismail.

Lihat juga: Daftar Media Sosial yang Dibatasi Sejak Ricuh 22 Mei

Ismail mencatat ada ada banyak tagar yang berkaitan dengan People Power. Di antaranya adalah tagar #PeoplePowerKontitusional,  #PeoplePowerApirasiRakyat, hingga #PeoplePowerItuLegal. Tagar ini dianggap Ismail belum bisa memberikan dampak yang besar, kecuali diberitakan oleh media.

"Ketika jadi trending, siapapun bisa lihat, jadi narasi kecil-kecil lewat cuit-cuit kecil tadi jadi sangat kuat ketika jadi trending.  Mungkin trending ini mungkin belum jadi apa apa kalau media belum mengangkat narasi ini," imbuhnya.

Ismail mengatakan media memang memiliki kekuatan besar untuk mendorong sebuah trending topicuntuk menguatkan narasi politik. Pasalnya, apabila trending topic itu diberitakan oleh media, maka narasi politik semakin luas persebarannya.

"Kalau trending saja, sehari bisa hilang. Kalau ditangkap oleh media jadilah itu makin kuat. Jadi sudah tidak lagi terbatas di medium Twitter tapi masuk ke platform media online," pungkasnya.

Oleh karena itu, Ismail menyebut media sebagai jembatan informasi di antara kedua kubu. Media massa juga menjadi alat amplifikasi narasi yang hendak dibangun kedua kubu.  

Lihat juga: 3 Bahaya Pakai VPN buat Akali Pembatasan Medsos

Ismail mengatakan akan mudah untuk memvalidasi  narasi politik yang sudah diberitakan oleh media massa. Ketika masuk ke media, pendukung satu kubu akan mudah membagikan dan melakukan screenshot yang akan disebarkan untuk memperkuat narasi politik. 

"Media sebagai 'information arbitrage' atau jembatan informasi. Harus berhati-hati`memberitakan peristiwa. Harus valid dan bijak. Karena tulisannya akan menjadi sumber narasi bagi semua pihak," ucap Ismail.

Drone Emprit mencatat ada 20,4 ribu isu terkait Peopl Power yang disebut oleh media daring. Metode perhitungan isu ini berdasarkan jumlah kata kunci People Power di setiap paragraf dalam artikel. Kendati demikian apabila dalam satu paragraf menyebut dua kali People Power, maka akan tetapi dihitung satu People Power.

Ismail menjelaskan media daring mulai memainkan isu People Power pada 1 April dan artikelnya baru mulai naik sehari berikutnya dengan angka 283 artikel. Angka tersebut relatif stabil di angka 100 artikel setiap harinya.

Kemudian lonjakan dimulai satu minggu sebelum hari pemilihan, yakni pada 10 Mei dengan 242 artikel. Angka tersebut kemudian melonjak ke angka 601 artikel pada 15 mei.

Selang dua hari berikutnya pada hari pencoblosan, 17 Mei angka meningkat ke angka 634 artikel. Puncaknya tercatat pada 21 Mei dengan 895 artikel. Di hari yang sama terjadi aksi demonstrasi massa yang menolak hasil rekapitulasi KPU di kantor Bawaslu. Dihubungi terpisah, Pakar Teknologi Informasi Ruby Alamsyah menjelaskan media sosial memang dijadikan mobilisasi hingga penggorengan narasi politik. Media sosial memiliki kekuatan utama untuk menjaring pendukung dengan kemampuan cakupan sebaran informasi dan membuat orang ingin berinteraksi.

Pendukung akar rumput Prabowo Subianto - Sandiaga Uni bergerilya di grup WhatsApp untuk membangun narasi politik bahwa ada kecuranga terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mulai dari kesalahan input data situng KPU, kematian ratusan anggota KPPS, hingga penggelembungan perolehan suara.

"Medsos itu dijadikan tempat untuk melakukan propaganda yang memang terjadi belakangan ini. Apalagi demo hari ini (Rabu 22 Mei), kita melihat banyak propaganda yang dibuat di medsos dan aplikasi pesan pesan singkat," kata Ruby.

Celakanya kemampuan media sosial untuk menyebarkan propaganda dengan masif dan menyeluruh ini tidak diiringi dengan kemampuan verifikasi masyarakat awam.

Lihat juga: Pembatasan Akses Media Sosial Disebut Sesuai UU ITE

Bagi Ruby, masyarakat awam tanpa kemampuan verifikasi ini lebih memilih untuk percaya kepada konten terlebih dahulu lalu menyebarkan konten tersebut. Oleh karena itu, informasi hoaksmenyebar dengan cepat.

"Media sosial itu dianggap powerful untuk mencari dukungan pihak awam yang tidak verifikasi bahwa sebuah informasi itu benar atau tidak. Propaganda dalam 24 jam itu belakangan banyak sekali hoaks, yang berisi hal tidak benar menyudutkan pihak tertentu dan menggiring opini masyarakat awam," ujarnya.

Ruby juga mengatakan media sosial juga bertranformasi menjadi darah bagi manusia. Media sosial tak bisa dipisahkan bagi kehidupan manusia.

" Termasuk WhatsApp, Telegram, pokoknya yang menjadi sebuah media komunikasi bagi masyarakat yang digunakan sehari-hari akhirnya digunakan. Pokoknya apapun media komunikasi yang digunakan masyarakat itu dijadikan media," pungkasnya.