Alhasil, gerakan mengatasnamakan kekuatan rakyat digaungkan di media sosial, termasuk platform pesan instan WhatsApp.
Laporan Drone Emprit untuk penggunaan kata kunci People Power selama periode 31 Maret hingga 21 Mei menyebut ada 587,1 ribu (587.091) percakapan mengenai People Power di Twitter.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Percakapan People Power mencapai puncaknya jelang hari pencoblosan pada 17 Mei lalu. Tercatat hampir 42 ribu percakapan People Power terjadi pada 14 Mei lalu. Angka percakapan bahkan masih tinggi sebanyak 31,8 ribu percakapan pada 21 Mei.
Ismail mengatakan Twitter memiliki keunggulan karena lebih terbuka dibandingkan media sosial lainnya seperti Facebook dan Instagram. Twitter memiliki jangkauan luas untuk mempenetrasi suatu narasi politik. Pasalnya begitu suatu narasi atau isu yang dibangun menjadi trending, maka isu tersebut menjadi kuat dan dapat dilihat oleh siapapun.
[Gambas:Video CNN]
"Twitter lebih terbuka, tapi Twitter terbuka bisa saling tahu yang ditulis lawannya. lebih open untuk lihat sana-sini. Kalau Facebook itu cenderung mereka hanya baca dari teman atau yang diikuti itu aja, jadi berputar-putar di satu lingkaran saja," ujar Ismail saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/5).
Oleh karena itu efek echo chamber di Facebook sangat kuat daripada Twitter. Fenomena ini adalah pengguna media sosial berada di lingkungan pertemanan yang berpikiran serupa.
Akibat fenomena echo chamber yakni saat ada berita hoaks, seseorang bisa langsung mempercayainya. Mengingat mereka sudah menerima validasi berita hoaks dari teman dengan pemikiran serupa.
Peranan media dalam membangun narasi People Power
Ilustrasi. (Foto: Pixabay/kropekk_pl)
Amplifikasi narasi politik ini dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai trending topic. Kemudian agar narasi politik lebih teramplifikasi, Ismail mengatakan kedua kubu berusaha narasi politiknya bisa dimuat di media massa.
Dalam Social Network Analysis, media massa khususnya media online berada di bagian tengah. Media daring menghubungkan kedua kubu berdasarkan pola 'retweet' di antara jaringan kedua kubu. Artinya konten pemberitaan media massa dari berbagai angle yang independen digunakan oleh kedua kubu untuk mendukung sebuah narasi yang hendak dibangun.
"Kedua kubu memanfaatkan pemberitaan media. Media ada di tengah karena media itu mengambil banyak angle. Suatu saat cocok oleh 01, maka 01 yang diangkat. Suatu saat cocok untuk 02, yang angkat akan 02," jelas Ismail.
"Ketika jadi trending, siapapun bisa lihat, jadi narasi kecil-kecil lewat cuit-cuit kecil tadi jadi sangat kuat ketika jadi trending. Mungkin trending ini mungkin belum jadi apa apa kalau media belum mengangkat narasi ini," imbuhnya.
Ismail mengatakan media memang memiliki kekuatan besar untuk mendorong sebuah trending topicuntuk menguatkan narasi politik. Pasalnya, apabila trending topic itu diberitakan oleh media, maka narasi politik semakin luas persebarannya.
"Kalau trending saja, sehari bisa hilang. Kalau ditangkap oleh media jadilah itu makin kuat. Jadi sudah tidak lagi terbatas di medium Twitter tapi masuk ke platform media online," pungkasnya.
Oleh karena itu, Ismail menyebut media sebagai jembatan informasi di antara kedua kubu. Media massa juga menjadi alat amplifikasi narasi yang hendak dibangun kedua kubu.
"Media sebagai 'information arbitrage' atau jembatan informasi. Harus berhati-hati`memberitakan peristiwa. Harus valid dan bijak. Karena tulisannya akan menjadi sumber narasi bagi semua pihak," ucap Ismail.
Drone Emprit mencatat ada 20,4 ribu isu terkait Peopl Power yang disebut oleh media daring. Metode perhitungan isu ini berdasarkan jumlah kata kunci People Power di setiap paragraf dalam artikel. Kendati demikian apabila dalam satu paragraf menyebut dua kali People Power, maka akan tetapi dihitung satu People Power.
Ismail menjelaskan media daring mulai memainkan isu People Power pada 1 April dan artikelnya baru mulai naik sehari berikutnya dengan angka 283 artikel. Angka tersebut relatif stabil di angka 100 artikel setiap harinya.
Kemudian lonjakan dimulai satu minggu sebelum hari pemilihan, yakni pada 10 Mei dengan 242 artikel. Angka tersebut kemudian melonjak ke angka 601 artikel pada 15 mei.
Selang dua hari berikutnya pada hari pencoblosan, 17 Mei angka meningkat ke angka 634 artikel. Puncaknya tercatat pada 21 Mei dengan 895 artikel. Di hari yang sama terjadi aksi demonstrasi massa yang menolak hasil rekapitulasi KPU di kantor Bawaslu.
Media sosial pendorong pergerakan People Power
Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)
Pendukung akar rumput Prabowo Subianto - Sandiaga Uni bergerilya di grup WhatsApp untuk membangun narasi politik bahwa ada kecuranga terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mulai dari kesalahan input data situng KPU, kematian ratusan anggota KPPS, hingga penggelembungan perolehan suara.
"Medsos itu dijadikan tempat untuk melakukan propaganda yang memang terjadi belakangan ini. Apalagi demo hari ini (Rabu 22 Mei), kita melihat banyak propaganda yang dibuat di medsos dan aplikasi pesan pesan singkat," kata Ruby.
Celakanya kemampuan media sosial untuk menyebarkan propaganda dengan masif dan menyeluruh ini tidak diiringi dengan kemampuan verifikasi masyarakat awam.
"Media sosial itu dianggap powerful untuk mencari dukungan pihak awam yang tidak verifikasi bahwa sebuah informasi itu benar atau tidak. Propaganda dalam 24 jam itu belakangan banyak sekali hoaks, yang berisi hal tidak benar menyudutkan pihak tertentu dan menggiring opini masyarakat awam," ujarnya.
Ruby juga mengatakan media sosial juga bertranformasi menjadi darah bagi manusia. Media sosial tak bisa dipisahkan bagi kehidupan manusia.
" Termasuk WhatsApp, Telegram, pokoknya yang menjadi sebuah media komunikasi bagi masyarakat yang digunakan sehari-hari akhirnya digunakan. Pokoknya apapun media komunikasi yang digunakan masyarakat itu dijadikan media," pungkasnya.