Demo RUU di Hong Kong, Telegram Kena Serangan Siber

AFP, CNN Indonesia | Kamis, 13/06/2019 17:00 WIB
Demo RUU di Hong Kong, Telegram Kena Serangan Siber CEO Telegram Pavel Durov. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Layanan pesan instan Telegram terkena serangan siber yang diduga berasal dari China. Dilansir dari AFP, CEO Telegram Pavel Durov mengungkapkan serangan siber tersebut mungkin ada hubungan dengan kerusuhan politik yang sedang berlangsung di Hong Kong.

Telegram mengumumkan bahwa pihaknya menderita serangan Denial of Service (DDoS) terdistribusi yang kuat. Serangan ini melibatkan seorang hacker yang membanjiri server target dengan membuat sejumlah besar permintaan sampah yang sebagian besar datang dari China.

Durov memperingatkan pengguna di banyak wilayah mungkin menghadapi masalah koneksi.


"Secara historis, semua DDoS berukuran besar (200-400 Gb/s) yang kami alami bertepatan dengan protes di Hong Kong," tweetnya.
"Kasus ini bukan pengecualian."

Telegram kemudian mengumumkan di Twitter bahwa layanannya telah stabil. Mereka posting serangkaian tweet yang menjelaskan sifat serangan. Kementerian luar negeri dan administrasi dunia maya China tidak segera menanggapi permintaan komentar dari AFP.

Telegram memungkinkan pengguna untuk bertukar pesan teks terenkripsi, foto dan video, dan juga membuat 'saluran' untuk sebanyak 200.000 orang. Mereka juga mendukung panggilan suara terenkripsi.

Telegram mengumumkan tahun lalu bahwa ia telah melewati 200 juta pengguna aktif bulanan. Aplikasi olahpesan terenkripsi seperti Telegram dan WhatsApp lebih disukai di seluruh dunia oleh beragam orang yang berusaha menghindari pengawasan oleh pihak berwenang seperti dari jihadis Negara Islam dan pengedar narkoba hingga aktivis hak asasi manusia dan jurnalis.
Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah mencurahkan sumber daya yang signifikan untuk melanggar fitur keamanan aplikasi ini.

Hong Kong tak seperti China yang sangat membatasi akses internet seperti tempat Telegram diblokir.

Protes saat ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa undang-undang yang diusulkan akan memungkinkan ekstradisi ke China dan membuat orang terkena sistem keadilan politis.

Banyak pengunjuk rasa di kota tersebut menggunakan Telegram untuk menghindari pengawasan elektronik. Para demonstrasi mengoordinasikan demonstrasi mereka terhadap rencana kontroversial yang didukung Beijing.

Demonstrasi turun menjadi aksi kekerasan pada Rabu lalu, ketika polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa yang mencoba untuk menyerbu parlemen kota.

Ini menjadi krisis politik terburuk Hong Kong telah terlihat sejak penyerahannya pada tahun 1997 dari Inggris ke China. (age/age)