Tri Buka Suara Wacana Penyesuaian Tarif Usai Penerapan IMEI

Tim, CNN Indonesia | Kamis, 15/08/2019 20:38 WIB
Tri Buka Suara Wacana Penyesuaian Tarif Usai Penerapan IMEI Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Operator seluler Hutchison Tri Indonesia (Tri) menanggapi kabar wacana penyesuaian tarif setelah operator diharuskan menanamkan investasi tambahan untuk menyediakan alat penegakan aturan IMEI.

Wakil Direktur Hutchison Tri Indonesia, Danny Buldansyah mengatakan pada intinya operator berorientasi pada bisnis. Tentu operator harus tetap untung ketika harus melakukan investasi tambahan.

"Orientasi kami adalah mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan supaya bisa menyediakan layanan lebih baik buat pelanggan, bisa penetrasi market yang lebih jauh. Ya jadi kita hitung-hitungan saja, ujar Danny di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (15/8).


Investasi tersebut dikatakan untuk pengadaan Equipment Identification Registration (EIR). Ia mengatakan tentu akan ada penyesuaian harga ketika operator harus berinvestasi untuk menyediakan EIR. Akan tetapi Danny mengatakan penyesuaian bisa menaikkan atau menurunkan tarif.

"Belum tentu naik juga, tanpa ada EIR itu juga pasti ada penyesuaian. Penyesuaian harga bisa naik, bisa turun," katanya.

Menanggapi aturan IMEI yang akan mulai diterapkan enam bulan hingga satu tahun ke depan, Danny mengatakan durasi tersebut cukup beralasan.

"Ini cukup nyaman dilakukan operator. Tapi dari segi penjualan di ritel juga ada beban di situ. Harus ada layanan lebih lanjut," ujar Danny.

Danny mengatakan pemerintah harus memikirkan cara agar ada perlindungan konsumen ketika aturan IMEI diterapkan.

"Contohnya ada orang beli beli ponsel dari dari toko, kemudian dipakai untuk anaknya atau hadiah tapi sampai di rumah tidak bisa dipakai karena dianggap ilegal. Nah itu bagaimana, lalu dia balikkan ke toko, tapi tokonya tidak mau karena sudah dibeli," lata Danny.

Ia mengatakan operator tak sepantasnya dikomplain ketika ponsel BM tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah harus memiliki solusi  agar operator tidak dikomplain dan masyarakat tidak dirugikan.

"Yang kita tidak mau adalah ketika dia pakai terus komplainnya ke operator. Padahal bukan di operator, operator itu cuma tahu bahwa nomor itu di blokir," katanya.

[Gambas:Video CNN] (jnp/evn)


BACA JUGA