Johnny Plate Menkominfo, Pengamat Anggap Perlu Wakil Menteri

CNN Indonesia | Rabu, 23/10/2019 20:33 WIB
Johnny Plate Menkominfo, Pengamat Anggap Perlu Wakil Menteri Menkominfo Johnny G. Plate (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Teknologi Informatika sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengangkat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wakil Menkominfo) untuk membantu Menkominfo terpilih Johnny Gerard Plate.

Menurut Heru, Wakil Menkominfo yang akan mendampingi harus mengerti teknis dan bisnis sektor Teknologi Informasi Komunikasi (TIK/ICT). Terutama terkait ekonomi digital.

"Kalau dirasa perlu, Pak Jokowi bisa mengangkat Wakil Menteri untuk membantu tugas Menkominfo yang akan kian berat dan penting ke depan," kata Heru saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (23/10)


Sebagai informasi, Johnny G. Plate merupakan seorang politikus, bukan profesional di bidang ICT seperti Rudiantara. Heru mengatakan sesungguhnya, masyarakat menginginkan Menkominfo yang memiliki kapasitas dan pengalaman mumpuni di ICT agar bisa langsung bekerja secara efektif dan cepat .

"Meski harapan publik terlalu besar, dimana Menkominfo yang dipilih haruslah sosok yang mengerti teknis dan bisnis mengembangkan telekomunikasi, penyiaran dan ekonomi digital. Bisa langsung bekerja gaspol begitu habis dilantik," kata Heru.

Lebih lanjut, Heru mengatakan Menkominfo yang barus harus segera kerja cepat untuk mengatasi masalah ICT, khususnya di sektor telekomunikasi, ekonomi digital, internet dan penyiaran.

Dalam lima tahun terakhir di era kepemimpinan Rudiantara, Heru mengatakan pemerintah terlambat menyelesaikan Palapa Ring, beberapa aturan seperti revisi UU Penyiaran revisi PP No.52 & 53 tahun 2000 juga menggantung.

Heru mengungkapkan Gerakan 1000 Startup hanya masih sebatas acara dan festival. Terkait penanganan hoaks dan ujaran kebencian, upaya literasi juga belum berhasil menjangkau seluruh masyarakat.

Heru juga menjelaskan masalah keamanan siber dan perlindungan data pengguna juga menjadi tantangan pemerintah.

"Jadi isu perubahan PP, melengkapi Palapa Ring dengan backhaul dan akses, edukasi dan literasi menggunakan perkembangan digital untuk peningkatan ekonomi digital, perlu jadi perhatian," kata Heru. (jnp/eks)