Respons Kominfo Atas Gugatan Soal Blokir Internet Papua

CNN Indonesia
Kamis, 21 Nov 2019 19:18 WIB
Kemenkominfo menyatakan pihaknya akan mengikuti prosedur hukum untuk merespons gugatan dari SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen AJI. Ilustrasi blokir internet. (StartupStockPhotos).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pihaknya akan mengikuti prosedur hukum untuk merespons gugatan dari South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Sebelumnya, SAFEnet dan AJI melaporkan Kemenkominfo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait kebijakan pemblokiran internet pada Agustus 2019 lalu.

"Kami akan mengikuti prosedur hukum. Kami itu ada biro hukum dan ada bagian yang melakukan kajian tanggapan terkait gugatan itu dan ikuti proses persidangan," kata Plt. Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (21/11).


Pria yang akrab dipanggil Nando ini juga menjelaskan Kemenkominfo akan menjawab gugatan tersebut saat proses pengkajian telah selesai.


"Seperti biasa kita akan menyiapkan proses-proses mengkaji dan pada waktunya akan menjawab dalam sidang -sidang. Secara prosedur kita sudah siapkan itu," kata Nando.

SAFEnet bersama AJI menggugat Presiden Joko Widodo dan Kemenkominfo atas pemadaman internet ke PTUN Jakarta.

Ketua Divisi Akses Atas Informasi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Unggul Sagena mengatakan pemerintah berdalih pembatasan internet untuk mengantisipasi penyebaran hoaks di tengah protes warga yang memanas di Papua dan Papua Barat.
[Gambas:Video CNN]
"Namun faktanya, menjelaskan tugas dan kerja jurnalis untuk menyajikan berita akurat dan terverifikasi malah terhambat dengan adanya pemutusan akses internet," kata Unggul

Unggul mengatakan kesulitan tugas dan kerja jurnalis ini membuat masyarakat tidak memiliki sumber informasi yang cukup untuk mengurangi hoaks yang telah beredar.

"Bahkan, internet shutdown yang dilakukan menyebabkan terhambatnya pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, e-government, e-budgeting, dan lainnya," ujarnya. (jnp/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER