Bukan Cuma Info Hoaks, Kominfo Diminta Transparan Soal Corona
Jumat, 13 Mar 2020 16:01 WIB
Ilustrasi virus corona. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diharapkan bisa membagikan informasi transparan kepada masyarakat soal virus corona SARS-CoV-2. Saat ini Kemenkominfo seolah hanya aktif untuk memberantas hoaks virus corona.
Padahal berdasarkan pasal 3 poin b dan c dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo juga berfungsi untuk mengeluarkan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pengelolaan dan informasi publik.
"Soal peran Kemenkominfo memang dengan kapabilitas personal maupun teknologi yang dimilikinya, mestinya institusi ini memang harus berperan lebih dari sekadar take down hoaks dan mengklarifikasinya," kata Pengamat budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (13/3).
Bagi Firman, Kemenkominfo dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus bertindak sebagai pintu informasi tunggal yang bisa dipercaya masyarakat. Kedua kementerian ini diharapkan tak hanya bisa menyampaikan aktivitas di bidang kesehatan dan skenario dalam perkembangan situasi yang dijalankan terkait virus corona.
Kemenkominfo dan Kemenkes juga diharapkan bisa mengikuti keresahan publik yang tercermin di media sosial maupun komunikasi nyata yang berkembang di masyarakat.
"Prinsipnya, ketika terjadi kekosongan kebutuhan informasi pada masyarakat yang resah, ada yang berperan sebagai konduktor untuk meminimalisasi kecemasan masyarakat," ujar Firman.
Firman mengatakan kekosongan informasi dan pergeseran wacana komunikasi tak mampu diatasi oleh pemerintah. Sudah 10 hari lebih sejak Presiden Jokowi mengumumkan adanya 2 penderita positif Covid-19, wacana yang dibangun pemerintah belum beranjak dari 'jangan panik dan tetap waspada'.
[Gambas:Video CNN]
Wacana komunikasi belum beranjak pada kemajuan penanganan yang signifikan. Padahal wacana bisa beranjak untuk menginformasikan kemajuan penanganan yang signifikan. Misalnya pertambahan orang dalam pengawasan yang semakin jarang, yang positif semakin sedikit dan jumlah yang sembuh signifikan tercapai.
Di sisi lain, masyarakat mudah memperoleh informasi terkait banyak pesohor, pejabat negara lain yang dinyatakan positif tertular.
"Kenyataan ini tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan bicara 'masyarakat harap tetap tenang'," tutur Firman.
Yang jelas indikasi indikasi kekosongan informasi dan pergeseran wacana komunikasi yang disediakan otoritas informasi nampaknya belum memadai.
"Bagaimana masyarakat bisa tenang," lanjutnya.
(jnp/DAL)
Padahal berdasarkan pasal 3 poin b dan c dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo juga berfungsi untuk mengeluarkan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pengelolaan dan informasi publik.
"Soal peran Kemenkominfo memang dengan kapabilitas personal maupun teknologi yang dimilikinya, mestinya institusi ini memang harus berperan lebih dari sekadar take down hoaks dan mengklarifikasinya," kata Pengamat budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (13/3).
Bagi Firman, Kemenkominfo dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus bertindak sebagai pintu informasi tunggal yang bisa dipercaya masyarakat. Kedua kementerian ini diharapkan tak hanya bisa menyampaikan aktivitas di bidang kesehatan dan skenario dalam perkembangan situasi yang dijalankan terkait virus corona.
Kemenkominfo dan Kemenkes juga diharapkan bisa mengikuti keresahan publik yang tercermin di media sosial maupun komunikasi nyata yang berkembang di masyarakat.
"Prinsipnya, ketika terjadi kekosongan kebutuhan informasi pada masyarakat yang resah, ada yang berperan sebagai konduktor untuk meminimalisasi kecemasan masyarakat," ujar Firman.
Firman mengatakan kekosongan informasi dan pergeseran wacana komunikasi tak mampu diatasi oleh pemerintah. Sudah 10 hari lebih sejak Presiden Jokowi mengumumkan adanya 2 penderita positif Covid-19, wacana yang dibangun pemerintah belum beranjak dari 'jangan panik dan tetap waspada'.
[Gambas:Video CNN]
Wacana komunikasi belum beranjak pada kemajuan penanganan yang signifikan. Padahal wacana bisa beranjak untuk menginformasikan kemajuan penanganan yang signifikan. Misalnya pertambahan orang dalam pengawasan yang semakin jarang, yang positif semakin sedikit dan jumlah yang sembuh signifikan tercapai.
Di sisi lain, masyarakat mudah memperoleh informasi terkait banyak pesohor, pejabat negara lain yang dinyatakan positif tertular.
"Kenyataan ini tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan bicara 'masyarakat harap tetap tenang'," tutur Firman.
Yang jelas indikasi indikasi kekosongan informasi dan pergeseran wacana komunikasi yang disediakan otoritas informasi nampaknya belum memadai.
"Bagaimana masyarakat bisa tenang," lanjutnya.
Lihat juga:Jokowi: Dua Pasien Corona Meninggal Dunia |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
Lihat Semua
BERITA UTAMA
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK