Pakar: Orang RI Tak Tahu Bahaya dari Kebocoran Data Tokopedia

CNN Indonesia | Jumat, 08/05/2020 12:13 WIB
Pengguna Tokopedia bertransaksi melalui gawai di Jakarta, Senin (4/5/2020). Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama BSSN dan Tokopedia akan melakukan evaluasi, penyelidikan, dan mitigasi teknis terhadap upaya peretasan data pengguna sebanyak 91 juta akun dan 7 juta akun merchant, serta akan terus memastikan ekonomi digital khususnya e-commerce tetap berjalan dengan baik dan lancar tanpa diganggu peretas data. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras. Ilustrasi Tokopedia. (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)
Jakarta, CNN Indonesia -- Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengatakan orang Indonesia tidak paham dengan potensi kejahatan akibat  kebocoran data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, hingga alamat. Hal ini membuat orang Indonesia cenderung cuek dengan kebocoran data di samping kata sandi.

Pernyataan ini diungkap Ismail setelah Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan yang mencuri 91 juta akun dan 7 juta akun pedagang.Data-data yang bocor, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, nomor ponsel, lokasi, hingga jenis kelamin.

"Orang Indonesia cenderung tidak paham dengan bahaya dari data pribadi yang menyebar. Jadi kalau tersebar, mereka biasa saja," ujar Ismail saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/5).


Bahaya data pribadi yang telah bocor tersebut berujung pada penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering).

Ismail juga menjelaskan orang Indonesia cepat melupakan sesuatu. Ismail yakin, kepercayaan publik terhadap Tokopedia akan pulih dengan cepat. Bisnis akan berjalan kembali normal saat orang-orang membutuhkan Tokopedia untuk belanja online.

"Cepat lupa, begitu butuh ya business as usual sementara data sudah ke mana-mana," kata Ismail.


Lebih lanjut Ismail juga menjelaskan rasa acuh tak acuh terhadap data ini juga terlihat dari tidak ada satu pun pengguna yang menuntut Tokopedia. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga belum ada yang menuntut. 

"Beda dengan luar negeri, di mana publik langsung menuntut. Kalau di Indoenesia paling dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). LSM ada tidak menuntut supaya Tokopedia di suspend dulu. Bukan dari pemerintah tapi dari masyarakat," kata Ismail.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kemenkominfo dan Badan Siber & Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan kesadaran publik tentang data pribadi.

Kemenkominfo dan BSSN diminta untuk memberi tahu ke publik terkait skenario terburuk yang bisa terjadi akibat kebocoran data pribadi. Hal ini dilakukan agar publik bisa lebih berhati-hati terhadap rekayasa sosial, bukan hanya sekadar mengubah kata sandi.


"Kemenkominfo dan BSSN harus ingatkan publik apa yang harus dilakukan oleh publik apabila datanya tersebar. Ini harus dijadikan sebagai peringatan. Jadi masyarakat bisa bersiap-siap kalau ada spamming hingga penipuan lewat telepon. Jangan cuek," kata Ismail.

Sebelumnya, Kemenkominfo mengatakan CEO Tokopedia, Wiliam Tanuwijaya menjamin kata sandi aman dari kebocoran data yang dialami oleh Tokopedia.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henri Subiakto mengatakan data yang bocor 'hanya' informasi seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, lokasi hingga nomor telepon. Henri mengatakan Tokopedia memiliki keamanan siber yang berlapis.

(jnp/DAL)

[Gambas:Video CNN]