Pemerintah Buat Data Center-Cloud, Dibayar Prancis dan Korsel

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel A. Pangerapan menyatakan pemerintah akan membangun Government Cloud. Samuel mengatakan Government Cloud bagian dari langkah transformasi digital pemerintah.

"Untuk pemerintahan kami sudah menyiapkan Government Cloud," ujar Samuel dalam diskusi virtual, di Jakarta, Selasa (25/8).

Samuel menuturkan saat ini ada 2.700 data center dan room server. Dari jumlah itu, hanya 3 persen yang dinyatakan layak sebagai data center. Sisanya hanya merupakan room server yang sangat minimalis.

Selain itu, Samuel mengaku pihaknya menyiapkan jaringan pemerintah. Dia berkata pemerintah tidak pernah mendesain jaringan pemerintah. Padahal, dia berkata jaringan itu sangat diperlukan ketika memasuki ruang digital.

"Tanpa teknologi jaringan yang bagus, sangat rentan terhadap serangan. Makanya kami akan mendesain jaringan pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Samuel mengaku pemerintah sudah memutuskan untuk membangun dua data center besar. Berdasarkan presentasi, biaya pembangunan dua data center itu bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) negara Perancis dan Korea Selatan.

"Sedang dibahas apakah dua saja cukup? Kemungkinan ada tiga, tapi ini belum diputuskan," ujar Samuel.

Meski demikian, Samuel menyampaikan data center itu nanti akan terkoneksi dengan data center yang sudah ada, misalnya di BPPT , Dukcapil Kemendagri, hingga Kementerian Keuangan.

"Itu nanti akan kami operasikan untuk dijadikan satu layanan cloud yang tersambungkan," ujar Samuel. Cloud dibangun oleh Kominfo dengan APBN. Sedangkan Sistem keamanan dipegang oleh BSSN.

Adapun data center akan dikelola oleh Kominfo yang diusulkan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa Balai Besar Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).