Ahli Sebut Jam Kerja Fleksibel Airlangga, Bisa Ganggu PSBB

Ahli Pandemi & Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyebut permintaan agar diberlakukan jam kerja fleksibel saat PSBB total di DKI Jakarta bisa mengganggu efektivitas kebijakan untuk mengurangi penularan Covid-19 akibat infeksi virus corona.

Menurutnya, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan Pembatasan Sektor Berskala Besar (PSBB) total harus didukung seluruh sektor dan seluruh level pemerintahan.

Hal ini diungkap Dicky terkait permintaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar Anies menerapkan jam kerja fleksibel selama PSBB total pada pekan depan.

"Inti dari PSBB ini adalah membatasi mobilitas manusia. Kalau di satu sisi mobilitas sudah diatur agar banyak di rumah, di satu sisi masih dilonggarkan, ya tidak efektif. Artinya kita tidak mendukung perbaikan [angka kasus Covid-19]  di ibu kota," ujar Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat 911/9).

Dicky menjelaskan mobilitas memegang peranan penting dalam penularan Covid-19 karena mobilitas meningkatkan risiko orang tertular Covid-19.

Dicky menyarankan minimal dalam satu bulan kerja dari rumah (WFH) bagi para pekerja non esensial. Bagi para pekerja yang esensial yang diberi kelonggaran, disarankan agar dibuat strategi agar tidak banyak mobilitas.

"Dengan keputusan yang diambil ini bila tidak didukung dengan kebijakan pusat dan sektor lainnya tidak akan optimal," kata Dicky.

Dicky mengingatkan agar Jakarta juga meningkatkan pengetatan di perbatasan. Sebab banyak pekerja DKI Jakarta yang berdomisili di sekitar wilayah Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, hingga Banten. 

"Kemudian juga Jakarta perbaiki strategi keseluruhan terutama selama PSBB dan setelah PSBB," kata Dicky.

Jebakan PSBB

Dicky mengingatkan pentingnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah terhadap PSBB total agar optimal dan efektif menekan angka penularan Covid-19.

Pasalnya, Dicky mengatakan adanya potensi terjadi 'jebakan PSBB'. Istilah ini digunakan untuk mengartikan  PSBB yang berulang kali diterapkan karena tidak adanya pengetatan di perbatasan, tidak adanya sanksi ketat pelanggar protokol kesehatan, hingga masyarakat abai menerapkan protokol kesehatan.

PSBB jebakan juga bisa terjadi apabila tidak didukung oleh lintas sektor dan pemerintahan pusat maupun daerah.

"Jebakan PSBB di mana PSBB harus dilakukan berulang-ulang karena kita abai dalam strategi utama, kita abai di mencegah kasus impor, masyarakat abai melakukan protokol kesehatan, dan berbagai sektor abai menerapkan protokol-protokol kesehatan," kata Dicky. 

PSBB total harus dipahami agar efektif dan optimal menekan penularan Covid-19. Dicky menyarankan agar kebijakan-kebijakan yang sifatnya non-kesehatan harus mengalah.

"Kalau kita mengabaikan tujuan utama pengendalian kesehatan. Kita akan berada dalam kondisi seperti ini terus menerus, bisa sampai akhir tahun depan. Yang rugi kita semua, maka saat PSBB ini harus dukung," kata Dicky.