Masalah Mengenai Nuklir Dalam Draf RUU Energi Baru Terbarukan

CNN Indonesia | Sabtu, 19/09/2020 05:25 WIB
Sejumlah pasal dinilai ThorCon International, Pte. Ltd diselundupkan dan bermasalah. Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). AFP PHOTO / FRANCOIS NASCIMBENI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan butir mengenai nuklir yang kini masih dibahas di DPR mendapat sorotan pengembang pembangkit listrik tenaga nuklir, ThorCon International, Pte. Ltd.

ThorCon melalui keterangan tertulisnya pada Jumat (18/9) menyampaikan draf tersebut memiliki sejumlah permasalahan yang dikhawatirkan dapat membuat investor mundur.

Bagian yang bermasalah pada draf dikatakan ada pada Pasal 7 Ayat 3 yang menyebut Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara Khusus. Hal itu disebut menunjukkan ada monopoli dalam hal pembangunan PLTN oleh BUMN Khusus tersebut.


"Jelas ini merupakan pasal yang diselundupkan," kata Kepala Perwakilan ThorCon Bob S. Effendi.

Pasal itu juga dirasa melanggar UU Nomor 10 tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran yang membuka peluang untuk BUMN, Swasta dan Koperasi dapat membangun PLTN.

"Dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 diasumsikan pembangunan PLTN akan dibiayai APBN melalui BUMN Khusus tersebut, yang sampai saat ini rasanya tidak realistis karena tidak adanya kejelasan anggaran untuk pembangunan PLTN dalam APBN," katanya.

Jika diterapkan ketentuan itu dikatakan bakal menutup investasi yang akan masuk di bidang ketenaganukliran dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah sendiri.

Frasa 'Persetujuan DPR'

ThorCon juga menyoroti masalah pada Pasal 7 Ayat 5 dalam draf RUU EBT yang mengatur Pembangunan PLTN ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapatkan persetujuan DPR.

Frasa 'persetujuan DPR' dianggap bertentangan dengan ketentuan UU Ketenaganukliran Pasal 13 ayat (4) yang menjelaskan pembangunan reaktor nuklir komersial berupa PLTN ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.

"Diksi persetujuan dalam RUU EBT tersebut bertentangan dengan diksi berkonsultasi dalam UU Ketenaganukliran yang telah berlaku. Apabila nantinya dalam hal pembangunan PLTN Pemerintah harus mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana yang dituliskan dalam RUU EBT, dikuatirkan akan mudah dipolitisasinya pembangunan PLTN ini, yang akan berujung kepada voting di DPR," ucap dia.

Majelis Pertimbangan Daya Nuklir

Masalah lain yang disinggung yakni pada Pasal 12 Ayat 1 yang menyebut untuk menjamin terselenggaranya keselamatan ketenaganukliran nasional, pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Daya Nuklir.

ThorCon menilai kewenangan itu sudah dimiliki Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1997 dengan tugas dan tanggung jawab serta kompetensi dalam memastikan keselamatan pada bidang ketenaganukliran.

"Seharusnya majelis tersebut lebih mendorong kebijakan nuklir bukan bicara keselamatan maka seharusnya bisa lebih implementatif dan operasional bukan dalam bentuk majelis yang hanya memberikan pertimbangan atau sama sekali di tiadakan mengingat sudah adanya Batan Tenaga Nuklir Nasional," ucap Bob.

Galian Nuklir

Terakhir Pasal 9 tentang galian nuklir juga dipermasalahkan. Hal ini dinilai tidak relevan masuk dalam UU EBT karena tak berhubungan dengan energi, melainkan pertambangan. Perihal galian nuklir diebut sudah dibahas dalam Pasal 9 UU Ketenaganukliran.

"Semua hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan merugikan pihak investor yang berminat untuk melakukan investasi di bidang ketenaganukliran tetapi juga untuk negara dan badan-badan yang telah ditugaskan oleh UU 10/1997. Dapat dikonklusikan dalam RUU EBT ini terdapat Pasal-pasal yang diselundupkan yang telah mencederai ketentuan dalam UU 10/1997 sebagai UU induk nuklir dan yang pasti akan membuat mundur sektor nuklir nasional," ucap Bob.

(ryh/fea)

[Gambas:Video CNN]