Johnny: UU Ciptaker Cetak Sejarah bagi Industri Pertelevisian

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perubahan sangat signifikan bagi sektor telekomunikasi, penyiaran, dan pos. Salah satu yang paling dirasakan adalah transformasi digital di Indonesia.

Menurut Johnny, UU Ciptaker mendukung program transformasi digital nasional, proses migrasi siaran televisi analog ke digital, penyehatan industri telekomunikasi, hingga optimalisasi spektrum frekuensi radio.

"Ini merupakan torehan sejarah dan memberikan perubahan sangat signifikan bagi sektor telekomunikasi, penyiaran, dan pos," ujar Johnny dalam acara virtual, Selasa (6/10).

Johnny menuturkan UU Ciptaker mengubah dan menambah beberapa ketentuan pada tiga UU, yakni UU Telekomunikasi, UU Penyiaran, dan Pos. Selama ini, ketiga sektor itu memiliki nilai sangat strategis karena menjadi pilar utama pada saat Indonesia memasuki Industri 4.0.

Lebih lanjut, Johnny menyampaikan ada tiga hal fundamental dari UU Ciptaker di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK).

Pertama, UU Ciptaker menghadirkan dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital dan kepastian tenggat waktu Analog Switch Off (ASO).

Dasar hukum itu, dijelaskan Johnny, membuat Indonesia dapat segera mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam pemanfaatan Digital Dividend spektrum frekuensi radio di pita 700MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan penanganan kebencanaan, serta kepentingan Digitalisasi Nasional.

"ASO juga menghilangkan potensi interferensi frekuensi antara negara yang berbatasan, khususnya di ASEAN yang telah sepakat untuk seluruhnya migrasi siaran TV analog ke digital," ujarnya.

Kedua, politisi NasDem itu mengatakan penetapan ASO paling lambat pada tahun 2022 akan memiliki akibat luar biasa. ASO berdampak pada penghematan pita frekuensi 700 MHz sebagai frekuensi yang sangat ideal untuk Transformasi Digital Nasional.

Saat ini, kata Johnny dengan menggunakan sistem analog seluruh kapasitas frekuensi 700 MHz, sejumlah 328 MHz digunakan untuk siaran TV.

"Dengan ASO akan ada penghematan (digital dividend) 112 MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan transformasi digital," ujar Johnny.

Ketiga, Johnny menyampaikan UU Ciptaker memberikan dasar hukum dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital dan mencegah inefisiensi pemanfaatan sumber daya terbatas, seperti spektrum frekuensi dan infrastruktur pasifnya.

Dia meyakini fakta bahwa infrastruktur frekuensi dibangun oleh masing-masing pelaku Industri telah menyebabkan biaya tinggi dan berdampak pada pembangunan tata kota, tampak seperti tidak ada kordinasi satu sama lain.

Padahal, kata dia industri dapat melakukan efisiensi optimal dengan pendekatan infrastruktur sharing hingga frekuensi sharing.

"Dengan kekuatan ini selayaknya industri telekomunikasi dalam negeri dapat mampu bersiang dengan gobal player termasuk over the top (OTT)," ujarnya.

Johnny menambahkan UU Ciptaker dapat mencegah dampak dibukanya network sharing karena ada tarif batas atas dan batas bawah. Norma itu diklaim untuk melindungi kepentingan masyarakat dan agar tercipta persaingan usaha yang sehat pada sektor telekomunikasi.

"Pada prinsipnya pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas dan atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi. Dengan cara ini industri dapat bersaing lebih sehat, tetapi kepentingan publik juga dilindungi secara baik," tutup Johnny.