Gaikindo Soal Pajak Mobil 0 Persen: Industri Mobil Terpukul

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi tidak ingin merespons lebih jauh terkait Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menolak meloloskan usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait pajak nol persen mobil baru.

Sebelumnya Gaikindo berharap relaksasi pajak nol persen mobil baru sebagai upaya menggairahkan industri otomotif di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Kemenperin mengusulkan pembebasan pajak mobil baru seperti PPn, PPnBM, BBN-KB hanya berlaku sampai Desember untuk mendongkrak pesat penjualan dan menggerakkan industri.

"Yang ingin kami sampaikan adalah tanggapan biasa aja. Karena pemikiran kami dengan adanya pandemi Covid-19 ini ekonomi terganggu, jadi industri otomotif terpukul," kata Nangoi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

Nangoi mengatakan banyak pertimbangan di balik usulan pajak mobil baru persen itu.

Pertama soal menyusutnya penjualan otomotif sejak wabah mulai masuk ke Indonesia atau pada Maret. Pasar mobil dikatakan turun hingga di bawah 50 persen dari waktu normal berdasarkan data hingga September.

Atas kondisi tersebut, Nangoi mengkhawatirkan para pekerja terlibat pada industri ini dengan jumlah 1,5 juta orang belum termasuk sektor leasing.

"Pekerja itu dari yang buat mobil, komponen, sampai bengkelnya. Belum termasuk leasing ya. Ini tentu berdampak pada perusahaan, pengeluaran perusahaan juga. Jadi ya tujuannya itu supaya rangsangan belanja beli mobil balik lagi dan membantu industri ini. Karena dengan kapasitas sekarang pabrikan lebih dari 2 juta unit dengan jualan di bawah 500, kami betul-betuk susah ya," ucap Nangoi.

Secara terpisah, Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director Honda Prospect Motor (HPM) menambahkan pihaknya mengikuti arahan pemerintah yang tidak menyetujui penurunan sejumlah pajak untuk pembelian mobil baru.

Bagi Billy apa yang diputuskan pemerintah sudah melalui pembahasan "matang" dan mempertimbangkan banyak aspek di dalamnya.

"Apa yang diputuskan pemerintah pasti untuk perbaikan ekonomi. Dan Menkeu fokus beri stimulus untuk semua dunia usaha jadi ga satu sisi. Tapi diharapkan semua bisa bergerak jadi pasar otomotif bisa bergerak maju," kata Billy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menolak usulan pajak mobil nol persen, sebab insentif pajak bagi industri ingin diberikan secara luas dan merata. Kebijakan itu telah diusulkan Kemenperin sejak pertengahan September 2020.

"Kami tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar nol persen seperti yang disampaikan oleh industri dan Kementerian Perindustrian," ucap Ani saat konferensi pers APBN KiTa edisi September 2020 secara virtual, Senin (19/10).