KALEIDOSKOP 2020

Gagap Pemerintah Berantas Ponsel BM Pakai Aturan IMEI

CNN Indonesia | Selasa, 29/12/2020 17:28 WIB
Masalah ponsel pasar gelap atau black market (BM) masih menghantui Indonesia di tahun 2020 meski pemerintah coba terapkan aturan IMEI. Ilustrasi aturan IMEI untuk berantas ponsel BM. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Jakarta, CNN Indonesia --

Masalah ponsel pasar gelap atau black market (BM) masih menghantui Indonesia di tahun 2020. Meski aturan pengendalian ponsel BM berupa validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI), ponsel BM masih merajalela.

IMEI merupakan 15 digit nomor identitas internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi validitas alat atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler. Ponsel BM memiliki IMEI ilegal yang tak terdaftar di basis data Kementerian Perindustrian.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku potensi kerugian penerimaan negara dari ponsel ilegal mencapai Rp2,81 triliun per tahun.


Ponsel BM masih berkeliaran padahal pemerintah memutuskan untuk menerapkan aturan IMEI di Indonesia pada 18 April 2020. Aturan akan memblokir ponsel-ponsel BM dengan IMEI yang tak terdaftar di basis data Kemenperin.

Ketika ponsel tidak terdaftar, maka ponsel tidak akan bisa digunakan untuk mengakses jaringan telekomunikasi di Indonesia.

Salah satu yang akan digunakan untuk pendeteksi IMEI adalah Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

SIINas merupakan sistem yang akan menyimpan seluruh IMEI dari vendor dan importir resmi di Indonesia. Sistem yang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian tersebut akan mendeteksi jika perangkat memiliki nomor IMEI yang tidak terdaftar.

Kemenperinmengatakan aturan IMEI yang berlaku sejak 18 April lalu belum berjalan optimal sebab saat ini hardware alat pemblokiran Central Equipment Identity Register (CEIR) baru bisa beroperasi pada 24 Agustus 2020.

CEIR sendiri adalah adalah alat yang seharusnya digunakan untuk memblokir ponsel ilegal. CEIR memegang basis data IMEI dari ponsel-ponsel legal yang beredar di Indonesia.

Mesin EIR di lima operator Indonesia akan mendeteksi IMEI ponsel pelanggan. Data ini lantas dikirim ke CEIR untuk diverifikasi. Jika tidak cocok, maka CEIR akan meminta EIR untuk memblokir ponsel tersebut.

Pengadaan CEIR dilakukan oleh operator seluler, dan dihibahkan ke Kemenperin. Sementara itu, Kemenperin, Kemendag, dan Kemenkominfo, bersama ATSI membagi dan mengimplementasikan CEIR dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah sistem CEIR yang berbasis cloud computing sudah berisi data Tanda Pendaftaran Produk (TPP) dari Kemenperin dan data IMEI dari seluruh operator.

Pada tahap ini CEIR baru dapat menjalankan fungsi terbatas, yaitu hanya melakukan pembatasan akses jaringan telekomunikasi untuk IMEI perangkat HKT yang baru.
Setelah tahap pertama, tahap kedua aturan IMEI adalah sistem CEIR telah beroperasi dengan menggunakan perangkat keras (hardware). Pada tahap ini, CEIR akan menjalankan fungsi secara keseluruhan.

Setelah jalan panjang lempar tanggung jawab antara Kemenkominfo dan Kemenperin, CEIR akhirnya bisa berfungsi penuh pada 15 September 2020 pukul 22.00 WIB.

Jalan terang akhirnya muncul ketika Kemenperin menyatakan pada tanggal tersebut, seluruh HKT yang IMEI-nya tidak terdaftar di dalam sistem CEIR, tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi.

Seharusnya sistem IMEI itu berfungsi optimal pada 31 Agustus sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 2b Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Infografis Fakta Seputar Nomor IMEIInfografis Fakta Seputar Nomor IMEI

Cobaan Tak Berujung Aturan IMEI

Masalah baru terkait aturan validasi IMEI muncul pada pertengahan Oktober saat kapasitas CEIR dinyatakan hampir penuh dan tak dapat menampung data-data IMEI untuk ponsel terbaru.

Bila hal ini terjadi, maka ponsel-ponsel legal terbaru bisa dianggap ilegal karena tak daftar. Ponsel-ponsel legal ini tak dapat menerima jaringan seluler.

Disebutkan kapasitas mesin CEIR tersisa 55 juta nomor lagi setelah menampung sekitar 1,5 miliar nomor IMEI dari ponsel telah beredar.

Saat itu, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Baasir mengatakan butuh setidaknya penambahan kapasitas hingga 2 miliar nomor IMEI agar mesin CEIR bisa berjalan optimal kembali.

Berkaitan dengan hal ii, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika membersihkan International Mobile Equipment Identity alias IMEI tak aktif dari produk yang belum diproduksi atau IMEI tidur untuk mencegah mesin CEIR yang melebihi kapasitas.

Ada indikasi bahwa menumpuknya nomor IMEI di CEIR akibat tata cara pendaftaran TPP yang masih menggunakan pola lama.

Dengan pola lama itu, YLKI curiga ada oknum yang memasukkan produk IMEI secara langsung ke sistem meski produk tersebut belum diproduksi, IMEI ini disebut sebagai IMEI tidur.

Oleh karena itu, YLKI menyarankan nomor IMEI tidur harus secepatnya dilakukan dibersihkan atau cleansing.

Untuk menghindari penuhnya kapasitas CEIR, Tulus meminta pemerintah melakukan revisi atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 108/M-IND/PER/11/2012 Tentang Pendaftaran Produk HKT.

Revisi peraturan termasuk menghilangkan kewajiban vendor ponsel untuk saat pengajuan TPP Produksi tidak perlu dilakukan upload IMEI ke SIINAS, namun cukup dinyatakan jumlah unit yang akan diproduksi.

Upload IMEI akan dilakukan pada saat realisasi produksi. Jadi IMEI yang ada di SIINAS adalah IMEI yang memang benar-benar sudah direalisasikan atau sudah diproduksi untuk menghindari penuhnya kapasitas CEIR.

(jnp/DAL)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK