Kebijakan Privasi Baru WhatsApp Diselidiki di Turki

Pemerintah Turki tengah menyelidiki aplikasi perpesanan WhatsApp, usai kebijakan privasi terbaru yang mewajibkan untuk membagikan data pribadi seperti kontak, nomor telepon, dan foto kepada perusahaan induknya, Facebook.

Melansir Euronews, WhatsApp makin banyak dikritik usai meminta penggunanya untuk menyetujui persyaratan baru, atau pengguna akan kehilangan akun mereka 8 Februari mendatang.

Pemerintah Turki kini tengah menyelidiki Facebook dan WhatsApp atas kebijakan tersebut, dan sedang menunggu hasil temuan dari penyelidikan.

Beberapa menteri di Turki juga mendesak warganya untuk menggunakan aplikasi perpesanan serupa WhatsApp buatan lokal bernama BiP, yang diluncurkan oleh operator seluler Turkcell.

Kepala Kantor Transformasi Digital Turki, Ali Taha Koc mengatakan aplikasi asing seperti WhatsApp menimbulkan risiko keamanan yang serius.

"Perbedaan antara negara anggota Uni Eropa dan lainnya dalam hal privasi data tidak dapat diterima! Seperti yang telah kami kutip dalam Pedoman Keamanan Informasi dan Komunikasi, aplikasi asing menanggung risiko signifikan terhadap keamanan data," tulis Koc dalam cuitannya, Minggu (10/1).

"Itulah mengapa kami perlu melindungi data digital kami dengan perangkat lunak lokal dan nasional dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan lupa bahwa data Turki akan tetap ada di Turki berkat solusi lokal dan nasional."

Mengutip Middle East Eye, Kantor media Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan berhenti menggunakan (uninstall) WhatsApp dan beralih menggunakan aplikasi perpesanan buatan lokal.

Dalam pernyataan resminya, Minggu (10/1) pejabat kepresidenan mengatakan bahwa kantor media akan memberikan pembaruan informasi melalui aplikasi BiP.

Diketahui WhatsApp menyatakan pengguna di Eropa tidak akan dipaksa untuk setuju membagikan informasi pribadinya kepada Facebook. Hanya pengguna di luar Eropa yang wajib memberikan data pribadi seperti kontak, nomor telepon, dan foto kepada Facebook atau berhenti menggunakan layanan WhatsApp.

Direktur kebijakan WhatsApp untuk Eropa, Timur Tengah dan Afrika, Niamh Sweeney menjelaskan pembaruan terbaru untuk kebijakan privasi pihaknya adalah tentang memberikan informasi yang lebih jelas dan lebih rinci kepada pengguna tentang bagaimana dan mengapa menggunakan data.