Ahli Respons Media Asing RI Capai 60 Persen Vaksinasi di 2023

Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan klaim pemerintah yang akan merampungkan distribusi vaksin Covid-19 kepada 181,5 juta jiwa atau 70 persen penduduk Indonesia pada Maret 2022 tidak realistis dan harus dikoreksi.

"Pemberian vaksin ke 181 juta itu belumlah, terlalu optimis. ini harus di-adjust ulang, karena kalau kita membuat strategi yang terlalu optimis ini akan berdampak pada ekspektasi berlebih di masyarakat," jelasnya pada CNNIndonesia.com, Selasa (2/1).

Dicky menjelaskan akan ada kendala dalam pembelian vaksin Covid-19 dari lima produsen yang disasar pemerintahan Joko Widodo, seperti kendala bahan baku serta kendala teknis pembuatannya. Ia menambahkan, negara-negara maju di Eropa juga memiliki kendala serupa.

Selain itu, ia mengkritik pemerintah yang terlalu euforia dalam pendistribusian vaksin. Karena, menurutnya, vaksin saat ini bukanlah menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan pandemi. Selain itu akan berdampak pada masyarakat yang kian abai terhadap protokol kesehatan.

"Vaksin bukan menjadi ujung tombak. Pemerintah terlalu eforia pas distribusi vaksin sejak awal. Ini bisa bikin masyarakat abai protokol. Harusnya pola komunikasi seperti ini dibenahi," singgung Dicky.

Selain ada potensi yang menghambat pembelian vaksin, Dicky menilai distribusi vaksin Covid-19 kepada 181,5 juta penduduk akan memakan waktu cukup lama karena berbagai kendala, seperti infrastruktur, geografis daerah, bencana alam, penolakan serta situasi pandemi yang makin buruk.

Hal-hal tersebut menurutnya menjadi kendala yang dapat membantah optimistis pemerintah menyelesaikan vaksin dalam kurun waktu lima belas bulan.

Pernyataan Dicky ini merespons laporan 'The Economist' yang menjabarkan lini masa estimasi vaksin di seluruh Dunia. Laporan 'The Economist Intelligence Unit' tertulis Indonesia baru bisa menyelesaikan distribusi vaksin Covid-19 hingga 60 persen populasi pada kuartal III di tahun 2023.

[Gambas:Twitter]

Menurut Dicky perhitungan media ekonomi ternama asal Inggris itu yang justru rasional. Ia menilai kesulitan terbesar dari pemberian vaksin itu adalah mendapatkan vaksin dan pendistribusian.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan pemerintah butuh 15 bulan merampungkan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia untuk 181,5 juta penduduk.

Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tramidzi menyebut bahwa vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dan periode 15 bulan tersebut terhitung sejak Januari 2021 hingga Maret 2022.

"Secara total kita membutuhkan waktu 15 bulan, yang akan dihitung mulai Januari 2021 hingga Maret 2022. Jadi ini adalah waktu 15 bulan pelaksanaan vaksinasi yang akan kita lakukan secara bertahap," katanya pada konferensi pers daring, Minggu (3/1).