Netizen Riuh Usai Jokowi Usul Revisi UU ITE

CNN Indonesia | Selasa, 16/02/2021 15:32 WIB
Netizen riuh usai Jokowi usulkan untuk melakukan revisi UU ITE. Jokowi usulkan revisi UU ITE (Lukas - Biro Pers)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah berencana untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langkah itu dilakukan setelah pemerintah melihat banyak warga saling melapor ke polisi dengan dasar UU ITE.

Rencana pemerintah merevisi UU ITE pun membuat netizen di Twitter bereaksi. Lebih dari 17 ribu perbincangan membuat UU ITE populer di Indonesia.

Presiden Joko Widodo melalui akun @jokowi mengatakan tujuan utama dibuatnya UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Jika implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, dia berkata UU ITE perlu direvisi.


"Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujar @jokowi.

Akun @aryobimmo mendukung revisi UU ITE. Dia ingin implementasi UU itu sesuai dengan tujuan awal.

"Sangat setuju pak, mari kembalikan UU ITE sesuai dengan namanya Informasi dan Transaksi Elektronik," kicau @aryobimmo.

Sedangkan akun @destariuslase13 menilai orang yang meributkan UU ITE adalah mereka yang melanggar aturan itu. Dia berharap polemik UU ITE segera selesai.

"Mereka yg meributkan UU ITE adalah mereka yg melanggarnya. Kalo ngga melanggar kan nga mungkin di ributkan sampai presiden minta DPR utk merevisi kembali. Saya berharap hal ini cepat di tuntaskan agar tidak ada lagi praduga antara masyarakat dgn penegak hukum," kicau @destariuslase13.

Sementara @djokoAdv menyarankan UU ITE disempurnakan. Dia khawatir revisi bisa menghilangkan subtansi UU ITE.

"Saya lbh suka UU ITE untuk dilakukan Penyempurnaan..tanpa hrs menghilangkan substansi..," kicau @djokoAdv.



Sedangkan akun @Abe_Mukti mendukung revisi UU ITE. Dia melihat beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain.

"Saya setuju dengan gagasan Presiden untuk merevisi UU ITE yang sebenarnya sejak awal ditentang oleh berbagai kalangan. Beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain. Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan," kicau @Abe_Mukti.


Sebagian netizen juga mengomentari ucapan Jokowi yang menyebut masyarakat mesti aktif sampaikan kritik dan masukan ke pemerintah. Sebagian netizen khawatir kritik itu akan dijegal dengan UU ITE.

"UU ITE is waiting for you (UU ITE menanti)," cuit seorang netizen menanggapi hal tersebut.

Sementara netizen lain khawatir dengan pasal karet UU ITE Pasal 27 dan 28.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, meminta masyarakat untuk mempelajari UUD 1945 dan UU ITE bila tak ingin dipolisikan saat menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Pernyataan Fadjrol menjawab pertanyaan, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait cara agar kritik masyarakat tidak berujung pemanggilan oleh aparat kepolisian.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam)Mahfud MDmenilai sebagai negara demokrasi pemerintah terbuka terhadap kritik. Warga pun bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis. Sebab, menurutnya laporan ke polisi terhadap suatu kritikbukan dilakukan oleh pemerintah.

(jps/eks)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK