Pakar Ungkap Alasan Facebook-Google Tunduk dengan Australia

CNN Indonesia | Selasa, 23/02/2021 20:30 WIB
Australia mengunci undang-undang yang akan membuat Facebook dan Google membayar outlet berita untuk konten yang diunggah ulang di platformnya. Ilustrasi Facebook-Google di Australia. (AFP/KENZO TRIBOUILLARD)
Jakarta, CNN Indonesia --

Australia memastikan tidak akan mengubah undang-undang yang akan membuat Facebook dan Google Alphabet Inc. membayar outlet berita untuk konten yang diunggah ulang di platformnya.

Di tengah kondisi itu, Facebook dan Google tampak tidak bisa berbuat banyak. Mereka kemungkinan akan patuh terhadap regulasi itu meski semula membuat gertakan.

Chairman (Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha menilai Google tidak berani lebih tegas terhadap Australia dengan cabut dari negara itu karena telah mengetahui pemerintah Australia sudah menyiapkan kerjasama dengan Microsoft.


Pemerintah Australia bakal menggunakan mesin pencari Bing bila Google benar-benar merealisasikan ancamannya untuk menghilangkan fitur Google Search dari Australia.

"Pemerintah Australia cukup cerdas dalam kasus ini. Google terdesak karena pemerintah Australia sudah menyiapkan kerjasama dengan Microsoft," ujar Pratama kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/2).

Pratama menyampaikan Google pun telah meluncurkan platform baru bernama Google News Showcase yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Australia dan media disana untuk bekerjasama lebih jauh.

Awalnya, Australia meminta agar Google membayar setiap berita yang ditampilkan di Google Search, namun kesepakatan berubah menjadi berita yang dibayar adalah yang ditampilkan di Google News Showcase.

Peluncuran paltform itu memperlihatkan Google tidak ingin kehilangan pasar di Australia. Meskipun tidak besar, tapi imbasnya akan sangat berbahaya bagi bisnis Google.

"Misalnya Google jadi menghapus Google Search dari Australia karena diminta membayar, maka Microsoft akan masuk. Regulasi ini malah akan menjadi semacam yuris prudensi bagi negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada Google dan juga Facebook," ujarnya.

Pratama menilai melunaknya Google terhadap pemerintah Australia tidak seperti ketika berhadapan dengan China. Sebab, China kala itu mewajibkan setiap perusahaan teknologi yang menghimpun data untuk membangun server di dalam negeri dan juga memberikan akses kepada pemerintah.

"Karena aturan inilah Google dan Facebook masih tidak bisa beroperasi, setelah mereka tidak mau berkompromi dengan aturan dari China," ujar Pratama.

Sedangkan Facebook, Pratama melihat tidak jauh berbeda dengan Google, meskipun sebenarnya belum ada subtitusi apabila FB hengkang dari Australia.

"Namun daripada menjadi yuris prudensi bagi negara lain untuk mengusir FB, lebih baik bertahan dan memberikan sejumlah uang pada media yang diakses lewat platform khusus dari FB nantinya," ujar Pratama.

Di sisi lain, Pratama berkata pemerintah Australia sebenarnya tidak bisa dikatakan menang 100 persen dari Google atau Facebook. Dia melihat kondisi saat in iebih mengarah pada win-win solution.

"Karena keinginan utama dari media dan pemerintah Australia adalah FB serta Google harus membayar sejumlah uang karena menghadirkan berita dalam paltform mereka," ujarnya.

Pratama menambahkan para pembuat berita keberatan karena konten mereka dinikmati di Google dan facebook yang tanpa membayar. Sebab, Google dan FB tidak mengeluarkan uang sama sekali saat menghadirkan berita-berita tersebut, dan menjadi ekosistem tersendiri di platform mereka.

"Rasa keadilan ini yang coba dituntut oleh Australia. Kemungkinan besar nantinya akan diikuti oleh negara lain," ujar Pratama.

(jps/DAL)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK