Proyek Bandar Antariksa Biak Sejak 1980, Warga Diklaim Aman
CNN Indonesia
Kamis, 25 Mar 2021 06:36 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ilustrasi bandara antariksa. (MHI via AP)
Jakarta, CNN Indonesia --
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyatakan proyek pembangunan bandar antariksa diBiak, Provinsi Papua telah digodok sejak tahun 1980-an. Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin pihaknya telah menyiapkan lahan 100 hektar di wilayah biak utara untuk membangun proyek antariksa.
"Sejak 1980-an LAPAN sudah menyiapkan lahan 100 hektar di Biak Utara untuk bandar antariksa. Lokasinya jauh dari pemukiman warga," ujar Thomas kepada CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Rabu (24/3).
"Namun dengan berbagai kendala pembangunan belum bisa terlaksana," tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya telah mengkaji beberapa lokasi alternatif lain seperti di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku utara dan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Namun pihaknya mengaku mendapat beberapa desakan dari Pemerintah Kabupaten, DPRD serta tokoh adat untuk tetap menjadikan Biak sebagai lokasi bandar antariksa.
Tidak hanya itu, Thomas mengklaim pihaknya juga mendapatkan dukungan dari dewan ketahanan nasional yang telah melakukan kajian di Biak, sebagai bandar antariksa.
Ia menuturkan bandar antariksa bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Biak. Selain itu ada juga tujuan nasional untuk mewujudkan kemampuan peluncuran satelit dengan roket buatan asli dari Indonesia.
Selain itu Thomas berharap bandar antariksa bisa memacu pertumbuhan sosial dan ekonomi di Biak, dengan munculnya berbagai industri dan fasilitas pendukung seperti industri satelit, pariwisata, dan perguruan tinggi keantariksaan.
Rencana pembangunan bandar Antariksa di Biak diketahui mendapat beberapa penolakan dari kalangan aktivis dan warga setempat. Pembangunan itu dinilai akan memutus rantai kehidupan masyarakat adat setempat yang dijalani secara turun temurun.
Selain itu, proyek tersebut juga akan menghapus vegetasi hutan, hilangnya lahan bertani dan berburu, tercemarnya udara dan dampak lainnya terhadap berbagai kehidupan di pulau Biak.
Selain Forum Peduli Masyarakat Biak, sejumlah organisasi yang menyatakan penolakan terhadap pembangunan bandar Antariksa yakni, Solidaritas Mahasiswa Saireri dan Solidaritas Mahasiswa Papua.
LAPAN kemudian mengklaim bandar antariksa besutannya memiliki standar internasional dan pihaknya menjamin keselamatan warga di sekitar bandar yang terletak di Biak, Papua.
"Bandar antariksa mestinya harus memenuhi standar internasional, selain standar keamanan dan keselamatan warga sekitar, juga harus memenuhi standar kualitas lingkungan hidup," ujar Thomas.
Lebih lanjut ia menuturkan dengan luasnya lahan yang nantinya akan dijadikan bandar antariksa itu akan aman bagi warga sekitar.
"Dengan lahan 100 hektar yang sudah tersedia, ada contoh bandar antariksa skala kecil Uchinoura di Jepang yang luasnya 70 hektar. Itu aman bagi warga sekitar," ujarnya.
Thomas menjelaskan pembangunan direncanakan memiliki dua skenario. Pertama bandar antariksa dengan skala kecil untuk peluncuran roket penelitian dan roket-roket kecil, kedua bandar antariksa dengan skala internasional untuk peluncuran roket berkapasitas besar.
Namun Thomas mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap analisis dampak lingkungan dan persiapan pembuatan master plan untuk bandar antariksa skala kecil.
Di samping itu ia berharap dengan adanya bandar antariksa diharapkan dapat memacu pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah setempat. Serta juga mendukung beberapa industri dan fasilitas pendukung seperti industri satelit, pariwisata, dan perguruan tinggi keantariksaan.
Lebih lanjut ia menyatakan warga Biak mestinya sudah berubah menjadi masyarakat yang maju dan bukan lagi seperti masyarakat tradisional saat ini.
"Warga Biak mendatang mestinya sudah berubah menjadi masyarakat yang maju, bukan lagi seperti masyarakat tradisional saat ini," pungkasnya.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyatakan proyek pembangunan bandar antariksa diBiak, Provinsi Papua telah digodok sejak tahun 1980-an. Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin pihaknya telah menyiapkan lahan 100 hektar di wilayah biak utara untuk membangun proyek antariksa.
"Sejak 1980-an LAPAN sudah menyiapkan lahan 100 hektar di Biak Utara untuk bandar antariksa. Lokasinya jauh dari pemukiman warga," ujar Thomas kepada CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Rabu (24/3).
"Namun dengan berbagai kendala pembangunan belum bisa terlaksana," tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya telah mengkaji beberapa lokasi alternatif lain seperti di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku utara dan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Namun pihaknya mengaku mendapat beberapa desakan dari Pemerintah Kabupaten, DPRD serta tokoh adat untuk tetap menjadikan Biak sebagai lokasi bandar antariksa.
Tidak hanya itu, Thomas mengklaim pihaknya juga mendapatkan dukungan dari dewan ketahanan nasional yang telah melakukan kajian di Biak, sebagai bandar antariksa.
Ia menuturkan bandar antariksa bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Biak. Selain itu ada juga tujuan nasional untuk mewujudkan kemampuan peluncuran satelit dengan roket buatan asli dari Indonesia.
Selain itu Thomas berharap bandar antariksa bisa memacu pertumbuhan sosial dan ekonomi di Biak, dengan munculnya berbagai industri dan fasilitas pendukung seperti industri satelit, pariwisata, dan perguruan tinggi keantariksaan.
Rencana pembangunan bandar Antariksa di Biak diketahui mendapat beberapa penolakan dari kalangan aktivis dan warga setempat. Pembangunan itu dinilai akan memutus rantai kehidupan masyarakat adat setempat yang dijalani secara turun temurun.
Selain itu, proyek tersebut juga akan menghapus vegetasi hutan, hilangnya lahan bertani dan berburu, tercemarnya udara dan dampak lainnya terhadap berbagai kehidupan di pulau Biak.
Selain Forum Peduli Masyarakat Biak, sejumlah organisasi yang menyatakan penolakan terhadap pembangunan bandar Antariksa yakni, Solidaritas Mahasiswa Saireri dan Solidaritas Mahasiswa Papua.
Bandara Antariksa Biak Diklaim Sesuai Standar Internasional
Ilustrasi bandara antariksa. (AFP/NOEL CELIS)
LAPAN kemudian mengklaim bandar antariksa besutannya memiliki standar internasional dan pihaknya menjamin keselamatan warga di sekitar bandar yang terletak di Biak, Papua.
"Bandar antariksa mestinya harus memenuhi standar internasional, selain standar keamanan dan keselamatan warga sekitar, juga harus memenuhi standar kualitas lingkungan hidup," ujar Thomas.
Lebih lanjut ia menuturkan dengan luasnya lahan yang nantinya akan dijadikan bandar antariksa itu akan aman bagi warga sekitar.
"Dengan lahan 100 hektar yang sudah tersedia, ada contoh bandar antariksa skala kecil Uchinoura di Jepang yang luasnya 70 hektar. Itu aman bagi warga sekitar," ujarnya.
Thomas menjelaskan pembangunan direncanakan memiliki dua skenario. Pertama bandar antariksa dengan skala kecil untuk peluncuran roket penelitian dan roket-roket kecil, kedua bandar antariksa dengan skala internasional untuk peluncuran roket berkapasitas besar.
Namun Thomas mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap analisis dampak lingkungan dan persiapan pembuatan master plan untuk bandar antariksa skala kecil.
Di samping itu ia berharap dengan adanya bandar antariksa diharapkan dapat memacu pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah setempat. Serta juga mendukung beberapa industri dan fasilitas pendukung seperti industri satelit, pariwisata, dan perguruan tinggi keantariksaan.
Lebih lanjut ia menyatakan warga Biak mestinya sudah berubah menjadi masyarakat yang maju dan bukan lagi seperti masyarakat tradisional saat ini.
"Warga Biak mendatang mestinya sudah berubah menjadi masyarakat yang maju, bukan lagi seperti masyarakat tradisional saat ini," pungkasnya.
