LAPAN Diputuskan Jadi Organisasi 'Space Agency' di Bawah BRIN

CNN Indonesia | Senin, 17/05/2021 15:20 WIB
LAPAN akan menjadi Organisasi Pelaksana Litbangjirap (OPL) atau penelitian yang mengurusi keantariksaan dalam integrasi BRIN. Kepala BRIN Handoko bicara nasib LAPAN. (Grandyos Zafna/ Detikcom)
Jakarta, CNN Indonesia --

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) akan menjadi Organisasi Pelaksana Litbangjirap (OPL) atau penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, yang mengurusi keantariksaan dalam integrasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Nanti bentuknya adalah pendelegasian kewenangan untuk merepresentasikan Indonesia terkait dengan komunitas keantariksaan global yang disebut sebagai Indonesia 'space agency' ke unit terkait di dalam BRIN," kata Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko lewat keterangan pers, Senin (17/5).

Handoko menuturkan dinilai perlu untuk menambah tugas dan fungsi BRIN sebagai lembaga riset kedirgantaraan dan operator terkait keantariksaan.


Berdasarkan keputusan politik, konsolidasi beberapa lembaga pemerintah non kementerian ke dalam BRIN harus dilakukan sehingga di dalam BRIN, harus ada penambahan tugas dan fungsi tersebut yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang selama ini dipegang oleh Lapan.

Sedangkan Lapan diminta untuk konsolidasi ke BRIN.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres BRIN) oleh Presiden RI Joko Widodo pada 28 April 2021, Lapan akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam BRIN sebagai Organisasi Pelaksana Litbangjirap (OPL) bersama dengan tiga lembaga lain yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).

"Dengan adanya BRIN, yang kita harapkan tentu Lapan nanti tidak sendiri karena selama ini kan seolah Lapan itu bekerja sendiri seperti halnya Batan dan yang lain," katanya.

"Padahal kita tahu bahwa problem fundamental riset kita itu adalah "critical mass" yang sangat renadah baik itu "critical mass" terkait dengan SDM (sumber daya manusia), infrastruktur maupun anggarannya," tambah Handoko.

Sehingga dengan adanya konsolidasi di dalam BRIN, Handoko mengatakan pihaknya yakin akan mampu meningkatkan kapasitas untuk melaksanakan riset dan operasional kedirgantaraan melalui peningkatan "critical mass" yang langsung bisa terjadi segera setelah BRIN diharapkan beroperasi secara penuh dengan anggaran tunggal pada 1 Januari 2022.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan mengamanatkan adanya lembaga yakni instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan, yang saat ini diemban oleh Lapan.

Lembaga tersebut mempunyai dua peran yaitu penelitian dan pengembangan (litbang) kedirgantaraan dan operator keantariksaan.

Kemudian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengamanatkan pembentukan BRIN. Dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021, BRIN melakukan konsolidasi sumber daya riset dan inovasi Indonesia baik dari segi manusia, infrastruktur maupun anggaran.

Dalam mengimplementasikan undang-undang dan peraturan tersebut, maka Lapan akan terintegrasi ke dalam BRIN dan menerima pendelegasian kewenangan terkait kedirgantaraan dan operator keantariksaan.

(dal/DAL)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK