BSSN Buka Suara Peretasan 10 Lembaga Termasuk BIN

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) buka suara soal 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), yang dikabarkan telah dibobol hacker asal China, Mustang Panda Group.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan peretasan tersebut masih sebatas dugaan. Ia pun menilai masih dibutuhkan manajemen krisis siber untuk merespons jumlah serangan yang dinilainya begitu banyak.

"ini kan simpang siur semua [masih] diduga...Kita masih harus membutuhkan manajemen krisis siber. jumlah serangan begitu banyak, sekarang lagi ada isu 10 lembaga diserang oleh siber," ujar Hinsa dalam acara konferensi pers virtual pada pembukaan Digital Leadership Academy Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jakarta, Senin (13/9).

Sebelumnya sejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan Indonesia, termasuk BIN dikabarkan diretas oleh hacker asal China. peneliti Inskit pertama kali menemukan upaya peretasan tersebut pada April 2021.

Peneliti Insikt Group menyatakan telah memberi tahu hal itu ke Indonesia pada Juni 2021 dan dilakukan lagi pada Juli 2021. Namun, pemerintah Indonesia disebut tidak merespons laporan itu.

BIN juga disebut menjadi salah satu target paling sensitif dari aksi peretasan itu. Mereka juga tidak merespons laporan The Record pada Juli dan Agustus 2021.

Namun, menurut sumber The Record pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah identifikasi dan membersihkan sistem yang diretas.

Lebih lanjut Hinsa mengimbau bahwa seluruh pihak harus siap membangun situasi waspada akan serangan siber, lantaran kejahatan di dunia maya itu tidak terlihat namun berbentuk nyata.

Di samping itu ia menjelaskan bahwa saat ini kejahatan siber di Indonesia masih dalam skala yang dapat diatasi oleh BSSN. Namun Hinsa menyebut bahwa perlu membangung kewaspadaan di lini masyarakat.

"Di kita juga banyak serangan siber tetapi masih dalam katakanlah ancaman-ancaman atau serangan-serangannya masih bisa kita atasi, dan tidak terlalu besar. Kita perlu kewaspadaan kita semua," ujarnya.

Menurut Hinsa, berdasarkan catatan BSSN anomali trafik serangan siber di tahun 2021 terhitung sejak Januari hingga Agustus terjadi lebih dari 800 juta serangan siber.

Ia menjelaskan temuan ratusan juta serangan siber itu anomali terbanyak meliputi malware, serangan yang mengganggu ketersediaan layanan atau Denial of Service dan aktivitas trojan.

Selain itu, tren serangan siber lainnya yakni serangan dalam bentuk malware yang meminta tebusan atau serangan ransomware, dan insiden kebocoran data.

Lebih lanjut Hinsa juga membeberkan temuan insiden kebocoran data per Januari hingga Agustus 2021 di Indonesia.

Dalam tabel grafik yang dipaparkan Hinsa, sebanyak 45,5 persen serangan terjadi kebocoran data di lembaga pemerintahan, sebanyak 21,8 persen di lembaga keuangan, 10,4 persen di lembaga komunikasi dan 10,1 persen di lembaga penegakan hukum dan transportasi.