Ahli: 38 Tokoh Ramaikan Isu Tunda Pemilu di Media, Mayoritas Menolak

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengungkapkan isu penundaan Pemilu 2024 di media online pada periode 22 Februari hingga 7 Maret banyak didominasi kelompok akademisi, pengamat, politisi dan pro-oposisi.

"Tercatat setidaknya ada 38 tokoh yang membicarakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Dari 38 tokoh tersebut, 74 persen suarakan penolakan," ujar Ismail lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (8/3).

Dia mengungkapkan nama tokoh yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan kemudian diangkat di media daring, di antaranya Said Iqbal, Partai Buruh; Direktur PSHK, Gita Putri; Anggota Komisi XI DPR RI, Marinus Gea; Sekretaris Fraksi Nasdem, Saan Mustopa; Politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko; Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti dan M. Qodari.

"Argumentasi penolakan, utamanya karena langgar konstitusi, cederai demokrasi," ujarnya.

[Gambas:Twitter]

Ismail menyimpulkan narasi publik dan pemberitaan terkait penundaan Pemilu makin menguat usai Jokowi memberikan pernyataan pada akhir pekan lalu. Warganet disebut Ismail menganggap pernyataan Jokowi abu-abu.

"Pada 2019, Presiden nyatakan wacana itu tampar mukanya. Belakangan sebut itu bagian dari demokrasi," ujarnya.

Menurut Ismail, pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang memastikan wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden tidak pernah masuk dalam pembahasan kabinet Jokowi, juga menjadi pendorong naiknya pembahasan publik dan pemberitaan pada 7 Maret.

Ismail mengatakan pada 7 Maret 2022 pemberitaan terkait wacana penundaan pemilu dinilai sangat tinggi dengan total 378 mention.

Selain itu ada pula tokoh yang disebut Ismail mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Di antaranya Ketua Umum GMDI, Raja Agung Nusantara, dan Ketua Umum Partai Rakyat, Arvindo Noviar.

Meski demikian ia menilai netizen masih kompak menolak narasi perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan hanya ada satu klaster kontra perpanjangan masa jabatan presiden dan belum tampak ada gerakan buzzer yang mendukung.

"Posisi warganet dominan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Selain menyampaikan argumentasi pribadi, warganet juga mengamplifikasi argumentasi para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027," tutupnya.