Ahli Bantah Luhut Soal 110 Juta Bicara Tunda Pemilu: Cuma 10 Ribu

Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menanggapi klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai 110 juta orang yang dukung penundaan pemilu.

Menurut Ismail Fahmi hanya sekitar 10 ribu akun Twitter yang terlibat dalam percakapan topik tersebut.

"Kalau dari Lab45 sendiri, hanya 10.852 akun Twitter yg terlibat pembicaraan presiden 3 periode, mayoritas nolak. Sesuai data Drone Emprit," ujar Ismail dalam unggahannya di Twitter, Sabtu (12/3).

Ismail menyebut 10.852 akun yang terlibat percakapan tersebut termasuk akun-akun yang dimention, sehingga kemungkinan jumlah akun yang terlibat percakapan bisa lebih sedikit.

"10.852 itu adalah akun yg turut bicara plus yg dimention meski ndak ikut bicara. Contoh akun SBY, tidak ikut bicara, tapi ada dalam SNA karena dimention," katanya.

"Jadi saya kira yg AKTIF dlm percakapan kurang dr jumlah di atas," imbuhnya.

Ia menambahkan dari 18 juta pengguna Twitter di tanah air, hanya sekitar 10 ribu orang atau 0,055 persen yang aktif membicarakan topik perpanjangan masa jabatan. Padahal menurutnya, netizen Twitter biasanya paling cerewet terlebih soal topik politik.

Pengguna Facebook

Ismail juga mencoba menarik angka pengguna Facebook yang mungkin membicarakan topik tersebut jika menggunakan jumlah persentase yang sama dengan pengguna Twitter.

Dengan asumsi 0,055 persen aktif dalam topik tersebut, pengguna Facebook yang mungkin membicarakan perpanjangan jabatan presiden hanya mencapai 77 ribu pengguna.

"Mark up 10x = 777 ribu. Mark up 100× = 7,7 juta. Markup 1000x = 77 juta. Jadi, impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali di-mark up 1000x lebih datanya," tutur Ismail.

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mendesak Luhut untuk membuktikan klaimnya soal warga yang ingin pemilu ditunda.

Desakan tersebut berlandaskan temuan sejumlah lembaga survei yang bertolak belakang dengan klaim Luhut.

LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) jangan klaim kehendak rakyat," ucap Jamiluddin melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/3).