Megawati: BRIDA Hadir Bukan untuk Intervensi, Melainkan Back Up
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyebut pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk memperkuat riset dan inovasi di seluruh wilayah Indonesia.
BRIDA terbentuk sebagai salah satu amanat dari UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek dan Perpres 78/2021 tentang BRIN.
"Kalau bisa segera dibentuk BRIDA bukan untuk intervensi tapi back up berbagai daerah di Indonesia," kata Megawati dalam acara Kick Off Pembentukan BRIDA disiarkan secara virtual , Rabu (20/4).
Menurut Megawati, setiap daerah memiliki potensi yang sangat besar yang tidak mungkin disebut satu persatu. Maka dari itu riset untuk ekonomi daerah harus disegerakan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada.
Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyebut BRIDA dibentuk untuk mempersatukan riset dan inovasi di Indonesia.
"BRIDA merupakan mitra di daerah yang memiliki arti penting untuk membantu penguatan pengambilan kebijakan berbasis riset, serta penguatan ekosistem riset dan inovasi bisa terjadi di seluruh level pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat luas," ucas Handoko.
Lebih lanjut, Handoko mengungkapkan BRIDA, until menjembatani riset dan inovasi antara daerah dan pusat yang berada dalam payung BRIN. BRIDA diharapkan sebagai solusi menyelesaikan berbagai masalah yang cukup kompleks di daerah.
"Karena itulah, BRIDA mempunyai tugas strategis yakni memberikan berbagai data dan analisis yang diperlukan dalam menghasilkan sebuah kebijakan, agar seluruh kebijakan di daerah yang ada berbasis hasil riset yang komprehensif (science based policy)," tutur Handoko.
Perjalanan Megawati jadi Dewan Pengarah
Di tengah acara Kick Off BRIDA, Megawati menceritakan bagaimana kronologis dia menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Saat Megawati menjadi Wakil Presiden di era Gusdur, Undang-undang Otonomi disahkan sebagai upaya untuk desentralisasi dalam tata pemerintahan.
Di sisi lain, Megawati mengatakan dirinya kerap berkeluh kesah kepada DPR tentang dunia riset Tanah Air seraya menyebut alokasi APBN untuk dunia riset hanya 0,1 persen.
Kemudian dia mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat mengelola berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, atau peternakan jika tidak ada riset yang mendukung.
"Saya bilang riset kita itu saya enggak ngerti orang pinter di Indonesia banyak, anak Indonesia pintar banyak, tapi kenapa dalam hal riset dan pembicaraan di APBN dan APBD urusan riset di belakangan," ujar Megawati menceritakan percakapannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian dalam percakapan tersebut, Megawati menyampaikan kebutuhan Indonesia akan sebuah tatanan untuk mengelola bidang riset dan inovasi.
"Beliau tanya riset dan inovasi, yang harus kita lakukan sebagai kepala pemerintahan saya minta banget harus ada yang namanya sebuah tatanan dari pengelolaan inovasi dan riset, karena kita terau los banyak riset bagiannya sehingga tidak tahu goalnya mau ke mana," tuturnya.
"Coba bikin tatanan dalam pemerintahan, one for all," imbuhnya.
Lebih lanjut, Megawati mengaku berada di Jepang ketika mendapat informasi dirinya akan dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
(lom/mik)