Peneliti Bongkar 'Seleksi' Karya Ilmiah KLHK, Sensor Fakta Gaya Baru?

Menurut Wulan, sikap antisains pemerintah itu membahayakan lingkungan. Pada bidang yang dia tekuni, konservasi alam, misalnya, sikap tersebut dapat memperparah kondisi habitat flora, fauna, sampai manusia.

Saat ini, kata Wulan, alam tidak sedang baik-baik saja. Terlebih, adanya krisis iklim. Banyak spesies fauna yang terancam habitatnya dan keberadaan jumlahnya mengalami penurunan.

Menurutnya, fakta seperti itu tak bisa ditutupi dalam suatu penelitian atau karya ilmiah. Penelitian justru harusnya menjadi acuan pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam memperbaiki kondisi lingkungan.

"Misalnya suatu populasi memang menurun lalu kami harus bilang tidak menurun malah kita mengkhianati konservasi si spesies itu sendiri," ucap dia.

"Kalau misalnya kita hanya boleh menerbitkan berita berita yang senang senang aja tentunya sedih sekali. Dan fungsinya juga konservasi juga di bidang lingkungan untuk menjaga hal tersebut kan, untuk menjaga hal-hal tidak lebih buruk," imbuhnya.

Oleh sebab itu, menurut Wulan, sikap antisains seperti itu harus dilawan. Pencekalan peneliti asing Erik Meijaard dkk beberapa waktu lalu karena mengungkap data orangutan berbeda dengan pemerintah merupakan represi terhadap peneliti.

"Sebagai saintis tanggung jawab kami untuk melawan gerakan antisains itu. Dan saya pikir kasus Erik satu dari contoh aja," ucapnya.

"Sekarang dibilangnya 'pro peneliti asing'. Jadi ditekankannya lebih ke nasionalisme, itu distraksi. Bukan itu intinya. Ini yang buat [isu] juga bahaya," cetus Wulan.

Data dilawan data

Untuk menghindari berlarutnya isu ini, Dekan Fakultas Matematika dan IPA Institut Pertanian Bogor (IPB) Berry Juliandi mengusulkan sengkarut pernyataan soal populasi satwa ini diselesaikan sesuai prinsip ilmiah dalam forum yang juga ilmiah.

"Intinya sih, data dilawan data saja. Riset dilawan riset juga. Pertimbangan utamanya adalah menjaga kredibilitas penelitian itu sendiri karena memang ini kan prinsip yang sudah lama dipegang di ranah akademis," kata Berry pada CNNIndonesia.com.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar via nomor WhatsApp-nya, Rabu (28/9); Sekretaris Jendral KLHK Bambang Hendroyono, dan Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugerah sejak dua hari lalu, untuk mengonfirmasi dan meminta tanggapan soal masalah ini.

Namun, mereka belum merespons sampai berita ini terbit.

Via kanal YouTube KLHK, bertepatan dengan Hari Hak untuk Tahu, Rabu (28/9), Siti Nurbaya mengaku berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik.

"Saya Siti Nurbaya Menteri LHK terus berkomitmen kuat untuk melaksanakan mandat UU Nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik," kata dia.

"Saya pastikan seluruh unsur Kementerian LHK akan terus aktif menyampaikan, melayani informasi publik melalui berbagai langkah transformasi digital maupun kolaborasi integrasi," tandasnya.