Peserta Pelatihan Survei Klaim Kena 'Prank' Soal Honor, BRIN Bantah

Sejumlah peserta pelatihan survei demografi mengeluhkan honor petugas yang mestinya diberikan utuh oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ada apa?

BRIN diketahui menggelar pelatihan petugas lapangan survei Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dilaksanakan pada 30 September sampai 10 Oktober 2022 secara serentak di tujuh training center.

Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo mengatakan SDKI 2022 adalah survei yang dilaksanakan dengan kolaborasi antar-lembaga.

"BRIN menjadi pelaksana SDKI 2022 berkolaborasi dengan berbagai pihak antara lain BPS, BKKBN, Kemendikbudristek, Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan ICF-USAID," ujarnya dikutip dari situs BRIN, (3/10).

Ia mengatakan petugas lapangan SDKI bertanggung jawab mengumpulkan informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, keluarga berencana (KB), serta pengetahuan mengenai AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) lainnya.

Usai gelaran pelatihan tersebut, sejumlah warganet membanjiri kolom komentar Twitter BRIN. Warganet yang mengaku ikut sebagai peserta pelatihan menyebut mendapatkan pemangkasan honor hingga tak kunjung menerima bayaran.

"Min, awalnya 150k perhari jadi 50k per hari terus bau-baunya engga ada sama sekali, kita manusia mohon dimanusiakan, terima kasih udah staycation di Bali 10 hari," ujar akun @aarosta.

[Gambas:Twitter]

"Susahnya nyari kerja, malah kena prank begini..huuuu," timpal akun @TanjiroKomodoo.

[Gambas:Twitter]

"Kok bisa ada pelatihan 10 hari tapi uang hariannya ga dibayar.Ga takut apa ya makan hak orang," cetus @nurazisramadhan.

[Gambas:Twitter]

Akun Twitter Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN turut mengomentari laporan netizen yang membanjiri kolom postingan.

"Tolong Admin @brin_indonesia sampaikan keluhan masyarakat ini kebagian penyelenggara," kicau akun resmi itu.

[Gambas:Twitter]

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Departemen Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Yudho Baskoro mengatakan keluhan para peserta itu terkait dengan honor petugas survei. Masalahnya, belum ada penugasan untuk menyurvei.

Sementara, uang saku untuk pelatihan selama 10 hari sudah tuntas disalurkan kepada peserta.

"Untuk uang pelatihan semua sudah diberikan, tidak ada pemangkasan. Yang disampaikan di Twitter [honor senilai Rp] 150 jadi 50 ribu itu berkaitan dengan nanti dia bertugas. Itu penugasannya belum ada," ungkap dia lewat pesan singkat.

"Yang disampaikan teman-teman itu penugasan, sementara penugasannya belum ada, karena kita sedang menata kembali metode pengumpulan data, termasuk juga penugasan per blok sensusnya," imbuh Yudho.