Alasan Inggris Larang TikTok di Gawai Pemerintah

Pemerintah Inggris mengeluarkan larangan para pejabatnya memasang TikTok di perangkat milik negara. Larangan itu dikeluarkan usai Kementerian Kabinet (Cabinet Office Ministers) mengeluarkan perintah pengkajian keamanan.

Dikutip dari situs resmi pemerintah Inggris, pengkajian itu antara lain melihat soal potensi kerentanan data pemerintah dari media sosial dan risiko terkait bagaimana informasi sensitif dapat diakses oleh beberapa platform.

"Mengingat secara alami, informasi yang disimpan di perangkat negara memang sensitif, kebijakan pemerintah terhadap manajemen data aplikasi pihak ketiga akan diperkuat dan blokir pencegahan terhadap TikTok di perangkat milik negara akan diterapkan," tulis pernyataan pemerintah Inggris.

Lihat Juga : Induk TikTok Diinterogasi FBI usai Mata-matai Wartawan

"Keamanan informasi pemerintah yang sensitif harus diutamakan. Jadi, hari ini, kami melarang aplikasi tersebut di perangkat milik negara. Penggunaan aplikasi yang mengekstraksi data akan terus dikaji," kata Chancellor of the Duchy of Lancaster, Oliver Dowden, dalam keterangan yang sama.

"Membatasi penggunaan TikTok di perangkat Pemerintah adalah langkah yang bijaksana dan proporsional mengikuti saran dari pakar keamanan siber kami," katanya menambahkan.

Menurut Pemerintah Inggris, dalam pernyataannya, TikTok meminta pengguna memberikan izin bagi aplikasi untuk mengakses data yang disimpan di perangkat, yang kemudian dikumpulkan dan disimpan oleh perusahaan.

"Mengizinkan hal semacam itu [berarti] memberikan perusahaan akses ke berbagai data pada perangkat, termasuk kontak, konten pengguna, dan data geolokasi."

"Pemerintah, bersama dengan mitra internasional kami, khawatir tentang bagaimana data ini mungkin digunakan," lanjut pernyataan itu.

Diketahui, permintaan akses terhadap data di ponsel, termasuk lokasi, semacam itu lazim terjadi di berbagai aplikasi, termasuk Google Maps, Grab, dan Gojek. 

Pemerintah Inggris menyebut larangan ini tidak berlaku untuk perangkat pribadi pegawai pemerintah, menteri, atau masyarakat umum.

"Pembatasan pada perangkat pemerintah berlaku untuk perangkat korporat pemerintah dalam semua departemen pemerintah."

Meski begitu, Pemerintah Inggris memberi pengecualian khusus untuk penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah "di tempat yang diperlukan untuk tujuan kerja."

Syaratnya ada persetujuan menteri yang relevan dan dengan mitigasi keamanan yang diterapkan.

"Pengecualian ini akan mencakup area seperti individu yang bekerja dalam peran penegakan hukum yang relevan, atau misalnya untuk tujuan pekerjaan pada masalah kerugian online."

Mengutip dari CNN, TikTok menegaskan tidak menjadi bagian dari agenda geopolitik yang tengah terjadi.

"Kami percaya, pelarangan ini didasarkan kepada miskonsepsi mendasar dan dikendalikan oleh geopolitik yang lebih luas di mana TikTok dan jutaan pengguna kami tidak terlibat," kata juru bicara TikTok.

"Kami tetap berkomitmen untuk bekerja bersama pemerintah untuk mengkaji setiap kekhawatiran. Tetapi itu harus didasari oleh fakta dan perlakuan yang sama terhadap kompetitor kami," katanya lagi.

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS), Kanada, Uni Eropa, hingga Selandia Baru mengeluarkan larangan serupa.