TikTok Buka Suara usai Dituding Ancam UMKM RI Lewat Project S

TikTok Indonesia buka suara ihwal tudingan merugikan usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal lewat Project S.

Sebelumnya, tudingan itu dilontarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dan DPR. Para politikus mengklaim algoritma TikTok bisa membaca kebiasaan konsumsi warga RI.

Hal itu pun dipakai untuk mengimpor barang sebanyak-banyaknya dari China ke Indonesia hingga mengalahkan UMKM dalam negeri.

Saat dikonfirmasi, TikTok mengklaim program tersebut tidak ada di Indonesia, meski tak secara eksplisit menyebut Project S.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa Inisiatif e-commerce sebagaimana tercantum di dalam artikel di atas tidak tersedia di Indonesia," demikian keterangan resmi TikTok Indonesia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/7).

Selain itu, perusahaan juga membantah soal bisnis lintas batas (cross-border) di TikTok Shop Indonesia.

"TikTok Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan penjual lokal dan UMKM di Indonesia, dan akan terus berinvestasi di Indonesia," tuturnya.

Platform milik ByteDance, China, ini mengklaim salah satu adalah inisiatif untuk memberdayakan UMKM lokal adalah program TikTok Jalin Nusantara yang telah diumumkan pada acara TikTok SEA Impact Forum.

CNNIndonesia.com pun menyinggung soal TikTok lewat Project S diduga bisa membaca kebiasaan konsumen RI dan tudingan DPR soal Rp426 triliun yang mengalir ke China.

Namun, TikTok Indonesia enggan mengomentari hal itu. "Di TikTok Shop Indonesia itu tidak ada bisnis lintas batas."

"Tapi di sini kita minta tolong kita engga pernah bilang engga ada produk lintas batas. Yang kita katakan adalah tidak ada bisnis lintas batas di Tiktok Shop Indonesia," tutur perusahaan.

Sebelumnya, Teten mengatakan 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

Ia menyebut algoritma TikTok bisa membaca kebiasaan penggunanya, sehingga berbuah data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelasnya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7).

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK menyinggung soal dampak buruk Project S. Ia pun meminta Ketua DPR Puan Maharani dan jajaran pimpinan mendesak pemerintah serius memberangus "penjajahan asing" dalam urusan perdagangan online.

"Menurut Bank Indonesia (BI), nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp476,3 triliun pada 2022. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, dari nilai transaksi sebesar itu, Rp428,67 triliun atau 90 persennya dinikmati produsen luar negeri, terutama China," ungkapnya di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).