Dubai, CNN Indonesia --
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkap progres aksi iklim Indonesia. Sejauh mana capaian Indonesia dalam mengatasi krisis iklim?
"Indonesia termasuk negara yang cukup maju dalam aksi iklim dan upaya pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) dan siap untuk meningkatkan ambisi untuk mencapai target pengurangan emisi GRK pada tahun 2030," kata Siti Nurbaya kepada wartawan jelang perhelatan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (29/11).
Siti mengungkapkan target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri pada Updated Nationally Determined Contribution sebesar 29 persen meningkat ke 31,89 persen pada Enhanced NDC (ENDC). Sementara, target dengan dukungan internasional sebesar 41 persen meningkat ke 43,20 persen pada ENDC.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Siti target tersebut akan ditingkatkan pada NDC kedua yang saat ini tengah dipersiapkan, di antaranya dengan meningkatkan peningkatan serapan GRK dari mangrove dan padang lamun, serta pengelolaan emisi metana dalam pengelolaan limbah.
"Dalam perkembangan posisi internasional yang kami monitor hingga sekarang, tercatat bahwa target minimal penurunan emisi GRK diharapkan kepada setiap negara untuk menurunkan emisi sebesar 43 persen pada tahun 2030; sebesar 50 persen pada tahun 2035, dan net zero emission pada tahun 2050," jelas Siti.
"Dengan kondisi ini maka sesungguhnya Indonesia sudah bisa committed dengan angka NDC sebesar 43,2 persen; dan itu pun sedang di improve dengan NDC kedua pada tahun 2024," imbuhnya.
Tidak hanya itu, data emisi karbon Indonesia yang sudah terverifikasi pada 2019 tercatat sebesar 1,84 GigaTon CO2eq; tahun 2020 sebesar 1,05 GigaTon CO2eq; tahun 2021 sebesar 1,14 GigaTon CO2eq; dan tahun 2022 sebesar 1,20 GigaTon CO2eq.
Data ini menunjukkan emisi tahun 2019 menurun sebesar 62 JutaTon CO2eq; tahun 2020 penurunan emisi sebesar 945 juta ton CO2eq; tahun 2021 penurunan sebesar 890 JutaTon CO2eq dan tahun 2022 penurunan emisi sebesar 884 Juta Ton CO2eq dibandingkan dengan emisi dari emisi pada business as usual dengan tahun dasar 2015.
Angka tahun 2022 ini menunjukkan penurunan sampai dengan 42 persen dari business as usual. Gambaran data menunjukkan bahwa masih tinggi emisi dari sektor energi sebesar 715 JutaTon CO2eq, sedangkan dari sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan (FOLU) hanya 221 JutaTon CO2eq. Menurut dia Indonesia sedang kerja keras mengatasi dari sektor energi dan akan terus memantapkan sektor FOLU.
Indonesia siap jadi contoh
Siti juga mengatakan bahwa Indonesia siap menjadi yang terdepan dengan memberi contoh nyata pada COP28 dengan agenda penurunan emisi GRK dari sektor energi melalui agenda dekarbonisasi dan JETP yang sudah dirintis sejak Presidensi G20 Indonesia. Beberapa aksi iklim yang disampaikan meliputi:
Di bidang pengelolaan mangrove, Indonesia sebagai Presidensi G20 telah menginisiasi World Mangrove Center di Bali. Selain itu, Indonesia mendirikan 4 Mangrove Information Center (MIC) kerja sama Jepang, dan Mangrove Research Center sebagai pengembangan kerja sama MoU inisiatif Pemerintah PEA dan Indonesia.
Demikian pula Mangrove Hub dengan kerja sama Jerman. Semuanya berpusat di Bali sebagai World Mangrove Bali Centre Grand Park.
Mengenai rehabilitasi hutan dan lahan, Indonesia telah membangun enam unit persemaian skala besar seperti Mentawir dengan kapasitas 15-16 juta bibit; persemaian Rumpin dengan kapasitas 5-6 juta bibit; dan persemaian mangrove di Bali dengan kapasitas 5-6 juta bibit. Begitu juga di Toba, Likupang dan Labuan Bajo, serta segera menyusul Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Mandalika-Nusa Tenggara Barat.
"Implementasi komitmen Indonesia dilakukan mulai dari tingkat tapak, subnasional, nasional, regional, dan global dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK. Didukung pendirian ASEAN Center for Transboundary Haze Pollution Control, penggalangan ASEAN Joint Statement on Climate Change for COP28, dan pelaksanaan Community-based Development Program di ASEAN," ujar Siti.
 Infografis Dampak Perubahan Iklim di Indonesia (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi) |
"Indonesia juga telah berhasil mengatasi kebakaran hutan dan lahan serta penurunan deforestasi sangat rendah sebesar 104 ribu hektare tahun 2022," imbuhnya.
Siti menambahkan Indonesia telah meluncurkan program pendanaan iklim Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mewujudkan target ambisius transisi energi di Indonesia. JETP dioptimalkan sebagai salah satu jembatan Indonesia dalam mendorong transisi energi sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam target ENDC.
Selain itu, hal ini sebagai upaya Indonesia mencapai net zero emission di 2060 atau lebih cepat. Fakta lapangan juga menunjukkan Indonesia telah melakukan implementasi PLTS secara luas di Waduk Cirata dengan kapasitas 192 Mega Watt Peak (MWp) dan akan mencapai 500 MWp.
Pada pertemuan APEC telah dilaksanakan kerjasama internasional untuk hal ini. Selain itu juga Indonesia menyiapkan Green Industrial Park di Kalimantan Utara.
Siti juga mengatakan bahwa implementasi FOLU Net Sink 2030 sudah berjalan dengan basis pengurangan emisi dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan atau Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation (REDD+). Menurutnya pemerintah Indonesia telah mendapatkan pengakuan global atas keberhasilannya dalam mengurangi emisi GRK dari REDD+, antara lain dari Green Climate Fund, Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF), dan pembayaran kontribusi oleh Pemerintah Norwegia.
"Pencapaian ini menunjukkan respon Indonesia yang dinilai cukup mengesankan terhadap ancaman perubahan iklim, sekaligus menjadi wujud meningkatnya kepercayaan dalam negeri dan dunia internasional. Pada saat ini komitmen pembayaran Result-Based Payment (RBP) telah mencapai 339 Juta USD yang berasal dari GCF, World Bank dan Norwegia," tuturnya.
Ia menyampaikan bahwa Presiden Norwegia akan melaporkan kontribusi serta mendeklarasikan komitmen kontribusi baru pada kesempatan bilateral dengan Presiden Jokowi di sela-sela agenda COP28. Dengan demikian pembayaran kontribusi Norwegia dalam RBP ini akan mencapai 156 Juta USD (sebagai kontribusi I dan II).
Dana RBP ini diatur dan disampaikan kepada daerah-daerah sebagai imbalan prestasi kerja daerah dalam aksi iklim. Tercatat seluruh provinsi di Indonesia akan menerima dana RBP dan saat ini terbesar diterima oleh Kalimantan Timur sebesar 110 juta USD serta akan menyusul nanti Jambi yang akan menerima dana sekitar 70 Juta USD.
Indonesia, kata Siti, juga termasuk negara yang siap dengan instrumen pengelolaan karbon, di antaranya dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan NEK.
Selain itu, telah terbit pula peraturan pendukung lain pada beberapa peraturan di masing-masing sektor seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan NEK Sub Sektor Pembangkit Tenaga Listrik, Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan hingga Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, yang telah diluncurkan Jokowi pada 26 September 2023.
[Gambas:Photo CNN]
"Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa Indonesia harus menjadi leader dalam kerja sama internasional. Terkait hutan, Indonesia sudah merintis pada COP 26 UNFCCC di Glasgow dengan FOLU Net Sink 2030 yang sekarang menjadi referensi internasional bagi pengelolaan hutan," kata Siti.
"Dalam memperkuat peran Indonesia sebagai leader untuk Forest Climate, Indonesia telah menginisiasi kerja sama penguatan peran hutan antara RI-Brasil-Republik Demokratik Kongo/RDK (Trilateral IBC). Semangat IBC juga telah diperluas dan diperkenalkan pada pertemuan Archipelagic and Island States (AIS) di Bali, untuk selanjutnya dikembangkan dengan negara AIS antara lain Filipina, Suriname, dan lainnya," pungkas dia.