BAKTI Kominfo Perkuat Sinergi Percepat Pembangunan BTS 4G di Papua

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukungnya di wilayah Papua dan sekitarnya Tahun 2024.

Rakor yang berlangsung selama dua hari, 26-27 Februari 2024, ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam percepatan pembangunan BTS 4G di Papua.

Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah Sudarmanto mengatakan, rakor ini melibatkan bupati/kepala daerah, sekda, dan kadis Kominfo 20 Kabupaten dari 5 provinsi di Papua.

"Rakor kita hari ini diikuti oleh peserta dari 18 Kabupaten, yaitu Asmat, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Lanny Jaya, Keerom, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Sorong Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo. Dua Kabupaten tidak dapat hadir yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sarmi," kata Sudarmanto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/2).

Para peserta dalam rakor ini melakukan diskusi secara intens pada sesi small group discussion untuk mendapatkan solusi terbaik dari diskusi intensif tersebut. Karena itu, Sudarmanto berharap rakor ini dapat menghasilkan solusi dan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan BTS 4G, sehingga masyarakat di Papua dan sekitarnya dapat menikmati akses internet berkualitas dan terjangkau.

Adapun turut hadir dalam rakor ini staf khusus Wakil Menteri Dalam Negeri, Rudy Siahaan dan perwakilan Paban IV opsdagri, Kolonel Ferry Irawan, serta jajaran direksi dan kepala divisi BAKTI Kominfo.

Rudy Siahaan menyampaikan Wamendagri mendukung penuh upaya BAKTI Kominfo dan Pemda dalam menyelesaikan pembangunan dan pemeliharaan BTS 4G di wilayah Papua. Khususnya pada pembangunan konstruksi, yang mana diharapkan barang-barang materialnya sudah ada disiteatau Kabupaten

"Kedua juga masalah lahan yang perlu kita komunikasikan kepada teman-teman Pemda, khususnya titik-titik yang akan ditentukan karena masalah lahan ini menjadi hal yang cukup penting. Selain itu juga kalau sudah selesai pembangunan, pemeliharaan juga dapat terjaga," kata Rudy Siahaan Staf Khusus Wamendagri.

Kesiapan pendampingan untuk proses percepatan pembangunan BTS di wilayah Papua dan sekitarnya juga ditegaskan oleh Paban IV opsdagri, Kolonel Ferry Irawan yang hadir mewakili Asisten Operasi Panglima TNI.

"Sesuai fungsi kami TNI melaksanakan Undang-Undang, mempercepat kesejahteraan di Papua sesuai dengan Inpres No.9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, kami siap mendampingi proses kegiatan ini," kata Ferry.