BAKTI Kominfo Tegaskan Komitmen Tuntaskan Proyek BTS 4G di Papua

Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Danny Jaguar Ismawan mengungkapkan komitmen terkait upaya menuntaskan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G pada semester I tahun 2024 agar sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Di tahun ini kami memiliki komitmen untuk menuntaskan, menyelesaikan, baik itu dalam konteks pembangunan dan juga operasional, atau peningkatan kualitas layanan dari BTS-BTS yang telah kami bangun," kata Danny, Senin (26/2).

Dalam Rakor Pembangunan BTS 4G dan Infrastruktur Pendukungnya di Wilayah Papua dan Sekitarnya Tahun 2024 di Jakarta, Danny memaparkan bahwa total sebanyak 3.083 BTS 4G berada di Papua, hampir 100 persen dari target 5.618 BTS 4G. Hingga saat ini, BAKTI berhasil mengoperasikan 2.841 BTS 4G.

Secara khusus, Danny menyoroti 421 sisa lokasi target pembangunan BTS 4G di Papua. Dirinya mengakui, BAKTI menghadapi kendala yang tak sedikit dalam upaya membangun BTS 4G di Papua.

"Namun, tidak hanya membangun tapi juga kita memastikan termasuk pemeliharaan, operasional kita juga mendapatkan dukungan," kata Danny pada Senin (26/2).

Salah satu dukungan itu, adalah pendampingan dari Asisten Operasi TNI yang memastikan kelancaran penyelesaian pembangunan.

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendekati masyarakat, antara lain pendampingan serta menyusun strategi komunikasi, khususnya dari Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pemeliharaan perangkat, termasuk yang sudah diganti karena rusak atau dicuri.

Danny menegaskan, sarana BTS 4G itu harus dijaga bersama, karena jika BTS 4G tak berfungsi sebagaimana mestinya, maka masyarakat sendiri yang akan merugi.

Adapun opsi berikutnya untuk mempercepat pembangunan BTS 4G adalah substitusi dengan program Akses Internet BAKTI Kominfo untuk lokasi tertentu yang tidak memiliki BTS 4G, tetapi sudah ada sinyal dan daya listrik.

"Kami bisa substitusi atau lakukan pembangunan dengan program lainnya dengan akses internet, karena ada satu kondisi kami bangun di satu kampung tapi kok yang pakai hanya 3-4 orang, kurang dari 10 orang. Ternyata setelah kami minta diinvestigasi, kesatu, masyarakat di sana butuhnya handphone 4G," kata Danny.

"Kedua, daya belinya juga mungkin belum cukup baik, jangankan untuk beli kuota atau pulsa. Nah, dengan kriteria wilayah seperti itu, mungkin lebih baik kita sediakan akses internet gratis, jadi nanti BTS-BTS ini kita alihkan ke lokasi-lokasi yang populasinya memang cukup banyak, namun memang di situ tidak ada sama sekali layanan sinyal," lanjutnya.

Lebih jauh, Danny mengajak Pemda untuk bersinergi mewujudkan program penyediaan alat listrik solar panel, agar pembangunan akses internet bisa dipercepat. Dia menyebut, perlu diadakan diskusi untuk menentukan layanan yang paling tepat bagi masing-masing wilayah sesuai kondisi.

Tantangan BAKTI berikutnya adalah penolakan warga untuk menghibahkan tanah. Danny menjelaskan, pihaknya sudah sering berkoordinasi dengan Pemda agar dikomunikasikan dengan warga tanpa meninggalkan permasalahan-permasalahan lanjutan.

"Mereka mengasumsikan ini kan BTS yang punya Telkomsel, misalnya. Dulu pembangunan BTS ini waktu tidak dibangun oleh pemerintah, masyarakat dapat ganti rugi dan itu yang bangun swasta, perusahaan. Tapi ini kan pemerintah, ini juga kami dorong peran bapak-ibu di daerah untuk sosialisasikan bahwa ini program pemerintah. Kalau tidak dapat lahannya, kami tidak bisa bangun di sana," papar Danny.