Istana: Pemerintah Jamin Keamanan Data Pribadi Masyarakat

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjamin keamanan data masyarakat Indonesia di tengah kesepakatan transfer data ke Amerika Serikat (AS) yang memicu kekhawatiran publik.

"Ya, kita tentu pemerintah pasti berkomitmen apalagi berkenaan dengan masalah data pribadi kita sendiri kan juga punya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi data-data pasti pemerintah berusaha keras menjamin itu. Itu bagian dari yang dibicarakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintahAmerika," katanya di Istana Negara, Jumat (25/7).

Ia juga berupaya meluruskan isu yang beredar di masyarakat terkait transfer data ini. Menyinggung apa yang telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Prasetyo menyebut pemaknaan terkait isu ini tidak benar.

"Jadi pemaknaannya yang tidak benar, bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari Masyarakat Indonesia ke pihak sana, tidak," tuturnya.

Lihat Juga : Perbandingan Standar Perlindungan Data di AS dan RI, Mana Lebih Baik?

Prasetyo mengatakan ada beberapa platform asal AS yang memang telah mengelola data pribadi masyarakat Indonesia. Kerja sama ini disebut untuk memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak dipergunakan untuk hal yang tidak semestinya.

"Jadi pemaknaannya di situ bukan kemudian pemerintah Indonesia menyerahkan data-data tersebut kepada pemerintah negara lain," tegasnya.

Ia mencontohkan bagaimana individu menggunakan surat elektronik dan memasukkan data untuk melakukan pendaftaran. Data-data tersebut, katanya, adalah objek yang ingin dilindungi pemerintah melalui kerja sama dengan AS.

Sebelumnya, Airlangga buka-bukaan soal hasil kesepakatan dagang RI-AS yang berujung pada penurunan tarif dagang dari 32 persen menjadi 19 persen untuk produk Tanah Air.

Salah satu komentar ia berikan terkait kesiapan Indonesia melakukan pertukaran data pribadi warga RI ke AS.

Lihat Juga : Pemerintah Pastikan Tak Ada Pertukaran Data Antara Indonesia dan AS

Isu kesanggupan Indonesia menukarkan data pribadi warganya ke AS ini muncul dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dirilis Gedung Putih pada 22 Juli 2025. Presiden AS Donald Trump menegaskan penurunan tarif resiprokal 32 persen menjadi 19 persen harus 'ditukar' dengan akses data pribadi warga Indonesia.

"Ini tentu data pribadi, kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi, finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar-negara atau cross border dari data pribadi tersebut," jelasnya soal konteks pemberian akses data pribadi warga Indonesia kepada AS.

Menko Airlangga Hartarto menyebut pemberian akses data tersebut terkait dengan prinsip know your customer (KYC). Kendati demikian, ia menegaskan tak sekonyong-konyong data tersebut bisa disalahgunakan.

"Itu ada mekanismenya sendiri, bahkan dalam payment system kan tidak bisa dipakai begitu saja. Ada security lain, seperti OTP (on-time password) dan yang lain. Sehingga data security itu menjadi penting dan inilah yang diperlukan protokol kuat untuk melindungi data dalam transaksi, baik itu digunakan melalui cloud computing maupun ke depannya akan semakin banyak lagi penggunaan AI (kecerdasan buatan)," jelasnya.

"AI adalah data mining atau scrolling dari seluruh data-data yang ada di digital. Nah, kemudian data tersebut tentu terus diawasi oleh otoritas Indonesia yang juga berdasarkan kehati-hatian dan berdasarkan hukum nasional tentang perlindungan data pribadi. Pemerintah memastikan bahwa data ini dilakukan dalam kerangka yang secure, reliable, dan data governance," imbuh Airlangga.

4 Masalah Utama Transfer Data dari Indonesia ke AS. (Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia)