Wamenkomdigi Sebut Pemanggilan TikTok dan Meta Bukan Soal Konten Demo

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut pemanggilan TikTok dan Meta bukan membahas sensor konten saat aksi demo, melainkan terkait moderasi konten secara umum.

"Bukan begitu mungkin maksudnya ya, enggak terkait dengan demo sih sebetulnya. Lebih konten moderasi aja. Ya itu sebenarnya sudah berjalan lama, jadi enggak terkait dengan demo-demo sih," ujar Nezar, saat ditanya wartawan terkait pertemuan tersebut, di Kantor Komdigi, Jakarta, Jumat (29/8).

Ia menjelaskan moderasi konten yang dimaksud terkait penanganan konten-konten negatif, seperti judi online dan konten yang dilarang oleh undang-undang.

Nezar mengatakan komunikasi dengan platform terkait moderasi konten bukan baru kali ini dilakukan, tapi sudah sejak lama.

Sebelumnya, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo mengatakan pihaknya akan memanggil platform TikTok dan Meta terkait beredarnya konten provokatif.

"Yang pertama, saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi," kata Angga di Jakarta, Selasa (26/8).

Pernyataan ini dikeluarkan hanya berselang sehari dari aksi demo yang berlangsung di depan Gedung DPR, Jakarta.

Menurut Angga Raka, konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang beredar di platform digital bisa merusak sendi-sendi demokrasi.

"Fenomena DFK ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang, mohon maaf ya, yang DFK tadi," tuturnya.

Terkait konten DFK, Angga Raka mengatakan platform dengan sistem dan teknologi kecerdasan buatan (AI) mereka harusnya bisa memfilter konten-konten tidak benar semacam itu dan melakukan take down.

Ia menegaskan bahwa take down bukan bertujuan untuk membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi. Filter konten hanya dilakukan pada konten provokasi yang sebenarnya tidak real di lapangan.

"Penyampaian aspirasi, berpendapat, ya di dalam koridor, dalam demokrasi boleh, silahkan. Tapi di dalam koridor yang baik, bukan hal yang untuk anarkis, bukan membawa, menggiring ke gerakan-gerakan yang sebenarnya enggak ada kan di lapangan," katanya.

"Dibilangnya tadi, misalnya ada bakar disini, ternyata real-nya tidak ada kan. Itu kadang-kadang mungkin gerakan yang di tahun kapan dibikin terus dinarasikan," tambahnya.