DIPLOMASI RI
Menlu Baru RI Terapkan Diplomasi Pro-Rakyat
CNN Indonesia
Rabu, 29 Okt 2014 15:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada Rabu (29/10) menyatakan Indonesia ke depan akan melakukan Diplomacy for People atau Diplomasi Pro-Rakyat.
Dalam jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta, Retno menjelaskan diplomasi yang dipilih ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
Sebagai negara yang besar, dan merupakan middle power yang kuat, Retno beralasan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus membumi.
"Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak boleh berjarak dengan kepentingan rakyat. Ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan oleh presiden," ujar Retno.
Di antara kebijakan yang pro-rakyat adalah meningkatkan upaya perlindungan WNI. Retno menjelaskan, Kemlu akan melakukan pencegaham, deteksi dini dan perlindungan secara tepat jika WNI menghadapi masalah hukum di luar negeri.
Lebih lanjut Retno menjelaskan diplomasi Indonesia harus dapat memberikan solusi, menjembatani perbedaan dan membuka peluang bagi kepentingan rakyat Indonesia.
Retno juga menekankan ke depan diplomasi Indonesia akan dilakukan secara tegas dan bermartabat.
Selama ini Indonesia dianggap memiliki sikap yang kurang konfrontatif jika bersinggungan dengan negara tetangga, seperti masalah perbatasan dengan Australia atau Malaysia.
"Saya itu perempuan. Tegas bukan berarti harus konfrontatif. Yang terpenting itu tujuan kita tercapai," ujar Retno menjelaskan.
Dalam waktu dekat, mantan duta besar Belanda ini sudah memiliki agenda forum-forum luar negeri. Ada tiga konferensi tingkat tinggi yang akan diikuti oleh Indonesia.
Di antaranya, APEC pada 10-11 November di Tiongkok, KTT ASEAN di Myanmar pada 12-13 November, dan G20 di Australia pada 15-16 November.
Kesempatan tersebut diyakini oleh Retno sebagai kesempatan yang bagus untuk menjelaskan kepada dunia mengenai rencana pembangunan Indonesia, termasuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan menjajaki kerja sama Indonesia dengan negara lain.
Dalam jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta, Retno menjelaskan diplomasi yang dipilih ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
Sebagai negara yang besar, dan merupakan middle power yang kuat, Retno beralasan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus membumi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di antara kebijakan yang pro-rakyat adalah meningkatkan upaya perlindungan WNI. Retno menjelaskan, Kemlu akan melakukan pencegaham, deteksi dini dan perlindungan secara tepat jika WNI menghadapi masalah hukum di luar negeri.
Lebih lanjut Retno menjelaskan diplomasi Indonesia harus dapat memberikan solusi, menjembatani perbedaan dan membuka peluang bagi kepentingan rakyat Indonesia.
Retno juga menekankan ke depan diplomasi Indonesia akan dilakukan secara tegas dan bermartabat.
Selama ini Indonesia dianggap memiliki sikap yang kurang konfrontatif jika bersinggungan dengan negara tetangga, seperti masalah perbatasan dengan Australia atau Malaysia.
"Saya itu perempuan. Tegas bukan berarti harus konfrontatif. Yang terpenting itu tujuan kita tercapai," ujar Retno menjelaskan.
Dalam waktu dekat, mantan duta besar Belanda ini sudah memiliki agenda forum-forum luar negeri. Ada tiga konferensi tingkat tinggi yang akan diikuti oleh Indonesia.
Di antaranya, APEC pada 10-11 November di Tiongkok, KTT ASEAN di Myanmar pada 12-13 November, dan G20 di Australia pada 15-16 November.
Kesempatan tersebut diyakini oleh Retno sebagai kesempatan yang bagus untuk menjelaskan kepada dunia mengenai rencana pembangunan Indonesia, termasuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan menjajaki kerja sama Indonesia dengan negara lain.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK